Lebih lanjut Ogi menyampaikan bahwa saat ini OJK juga sedang melakukan berbagai kajian untuk melakukan penyempurnaan kerangka regulasi. Terutama, terkait dengan peningkatan modal minimum bagi perusahaan asuransi, klasifikasi perusahaan asuransi berdasarkan kegiatan usahanya. Kemudian pengaturan terkait batas maksimum transaksi pihak terkait, kewajiban mengenai sertifikasi dan kualitas SDM di sektor IKNB, termasuk penegakan kewajiban perusahaan asuransi untuk memiliki aktuaris perusahaan dan implementasi PSAK 74 atau IFRS 17.
Mengutip situs Kementerian Keuangan, PSAK 74 tentang Kontrak Asuransi diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tanggal 26 November 2020 yang berlaku aktif pada 1 Januari 2025. PSAK 74 tersebut merupakan adopsi dari IFRS 17 yang akan berlaku efektif secara internasional 1 Januari 2023. Penerapan PSAK 74 bertujuan agar laporan keuangan perusahaan asuransi lebih transparan dan dapat dibandingkan dengan industri-industri lain seperti perbankan dan perusahaan jasa keuangan lainnya.
Dalam keterangan pers Maret lalu, Ogi juga menyampaikan dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir muncul berbagai permasalahan yang dialami oleh beberapa pelaku industri asuransi yang tentunya berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat terhadap kualitas dan kapasitas pelaku industri asuransi nasional.
Penerapan PSAK 74 itu, lanjut Ogi sejalan dengan amanat UU No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Aturan tersebut mengamanatkan agar Pelaku Usaha Sektor Keuangan (PUSK) wajib menyampaikan dan menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar laporan keuangan yang ditetapkan oleh Komite Standar Laporan Keuangan.
“Di mana Komite Standar Laporan Keuangan tersebut ditetapkan oleh Keputusan Presiden,” imbuhnya.
