Rugikan Petani
Mendukung dalil permohonan, Joharifin, seorang petani asal Kabupaten Indramayu, mengaku dirinya beserta kelompok tani di tempat asalnya berhasil mengembangkan varietas benih unggul padi yang sesuai dengan wilayahnya. Namun, varietas ini dilarang digunakan dan dianggap ilegal oleh Dinas Pertanian Kabupaten Indramayu karena belum memiliki sertifikasi.
“Padahal benih ini berhasil, dan tidak menggunakan bahan pestisida sama sekali, tetapi kami malah dikucilkan. Padahal, benih itu tahan terhadap hama,” katanya dalam sidang.
Joharifin menegaskan varietas itu telah mendapatkan pengakuan dari pihak luar berupa penghargaan “Danamon Awards”. Penghargaan ini merupakan bukti nyata kalau benih yang telah dikembangkannya lebih menguntungkan masyarakat walaupun belum diakui oleh pemerintah.
Selain Joharifin, Salim, petani asal Pasuruan juga menilai program varietas benih yang diluncurkan oleh pemerintah itu justru telah merugikan petani. Fakta di lapangan, tanah yang digarap para petani menjadi haus akan pupuk dan rawan penyakit.
“Ketika saya melaporkan ini ke dinas pertanian setempat, saya malah dianggap merepotkan dan tidak diberi benih lagi. Padahal saya menyampaikan fakta di lapangan,” jelas Salim.
Untuk diketahui, pengujian undang-undang ini diajukan oleh Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS), Farmer Initiatives for Ecological Livelihoods and Democracy (FIELD), Aliansi Petani Indonesia (API) dan Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa). Mereka memohon pengujian Pasal 5 ayat (1) huruf a, b, dan c UU Sistem Budidaya Tanaman.
Pasal itu dinilai mengakibatkan pemerintah memiliki wewenang untuk melakukan perencanaan, penetapan wilayah, dan pengaturan produksi. Menurut pemohon, Pasal 5 ayat (1) huruf a, b, dan c jika dihubungkan dengan Pasal 6 ayat (2) UU Sistem Budidaya Tanaman mengakibatkan pertentangan antara kewenangan pemerintah dan hak petani. Sebab, hak petani harus tunduk kepada perencanaan pemerintah, sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum antara hak dan kewajiban petani.
Pasal 5 ayat (1) huruf d UU Sistem Budidaya Tanaman dinilai Pemohon bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28C Ayat (2), Pasal 28F, Pasal 28I Ayat (2) serta Pasal 33 Ayat (2) dan Ayat (3) UUD 1945. Sebab, yang terjadi selama ini petani tidak pernah dilibatkan dalam proses perencanaan, pengembangan, pengaturan produksi dan penetapan wilayah.