Barda Nawawi Arief menerangkan bahwa pada dasarnya politik hukum pidana mengandung arti bagaimana memilih, mengusahakan atau membuat, dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik, sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.
Lebih lanjutnya, politik hukum pidana merupakan garis kebijakan untuk menentukan beberapa hal, seperti seberapa jauh ketentuan hukum pidana yang berlaku perlu diubah dan diperbaharui; apa yang dapat diperbuat untuk mencegah tindak pidana; dan bagaimana cara penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilakukan.
Terkait pengertian politik hukum pidana, Barda Nawawi Arief juga menerangkan bahwa dalam kepustakaan asing, istilah politik hukum pidana dikenal juga dengan penal policy dan criminal law policy atau strafrechtspolitiek.
Untuk memudahkan pemahaman mengenai istilah asing itu, mari simak definisi berikut. Marcx Ancel mengartikan penal policy adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya memiliki tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik; dan untuk memberi pedoman, tidak hanya kepada pembuat undang-undang, namun juga kepada kepangadian yang menerapkan serta para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.
Definisi strafrechtspolitiek sebagaimana dikemukakan A. Mulder (dalam Shafrudin, 2019: 11) adalah garis kebijakan untuk menentukan seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui; apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana; dan bagaimana cara penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.
Simak ulasan hukum premium dan temukan koleksi lengkap peraturan perundang-undangan Indonesia, versi konsolidasi, dan terjemahannya, serta putusan dan yurisprudensi, hanya di Pusat Data Hukumonline. Dapatkan akses penuh dengan berlangganan Hukumonline Pro Plus sekarang!