Penggunaan Diskresi dalam Proses Permohonan Perizinan Berusaha
Terbaru

Penggunaan Diskresi dalam Proses Permohonan Perizinan Berusaha

Pejabat pemerintah diharapkan mampu mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam proses penerbitan perizinan berusaha bagi para pelaku usaha, termasuk mengambil diskresi dengan tetap memperhatikan AUPB.

Tim Publikasi Hukumonline
Bacaan 7 Menit

 

Dalam praktiknya, proses memperoleh Persetujuan Lingkungan ini cukup kompleks dan tidak singkat, karena akan berhubungan dengan kategori Amdal yang diperlukan (A, B atau C); keterlibatan masyarakat; pemeriksaan teknis terhadap terms of reference (kerangka acuan), penyusunan dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Amdal); serta RKPL-RPL dan penilaian dokumen Amdal, baik administrasi dan substansi, oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota (sesuai dengan kewenangannya) melalui tim uji kelayakan lingkungan hidup.

 

“Oleh karena itu, sekurang-kurangnya guna memperoleh Persetujuan Lingkungan untuk mendapatkan perizinan berusaha guna menjalankan proyek konstruksi jalan tol berdasarkan KBLI 42101 di atas akan menghabiskan waktu setidaknya paling singkat 110 hari (60 hari + 50 hari kerja) dan paling lama 230 hari (180 hari + 50 hari kerja), dengan asumsi tidak ada perbaikan dokumen dan keberatan dari masyarakat. Hal ini tentu akan meleset jauh dari apa yang tertulis dalam Pasal 7 ayat (8) huruf a Perpres 3/2016, yang mana Persetujuan Lingkungan harus diterbitkan dalam waktu maksimal 60 hari kerja,” ujar Wisnu Aji.

 

Itu sebabnya, sebagaimana diamanatkan Pasal 28 Perpres 3/2016, apabila terdapat hambatan atau permasalahan dalam proses penerbitan KTUN berupa Persetujuan Lingkungan untuk proses perizinan berusaha Proyek Strategis Nasional yang melebihi jangka waktu yang ditetapkan, dengan memperhatikan persyaratan penerbitan diskresi, pejabat pemerintahan terkait harus mengambil diskresi agar Persetujuan Lingkungan tetap diterbitkan dalam kurun waktu 60 hari kerja.

 

“Dengan demikian, tidak hanya terkait dengan Proyek Strategis Nasional saja dan dalam rangka peningkatan nilai Ease of Doing Business (EODB), pejabat pemerintah juga diharapkan mampu menghasilkan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam kaitannya dengan proses penerbitan perizinan berusaha bagi para pelaku usaha, termasuk mengambil diskresi dengan tetap memperhatikan AUPB,” pungkas Wisnu Aji.

 

Artikel ini merupakan kerja sama antara Hukumonline dengan Kantor Hukum Bagus Enrico & Partners Counsellors at Law (BE Partners).

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info