Peraturan Menkeu Terbit, Ini Dia Batasan Rumah yang Bebas PPN
Berita

Peraturan Menkeu Terbit, Ini Dia Batasan Rumah yang Bebas PPN

​​​​​​​Menurut PMK ini, rumah sederhana dan rumah sangat sederhana yang dibebaskan dari pengenaan PPN adalah rumah yang memenuhi sejumlah ketentuan, mulai dari luas bangunan luas tanah hingga harga jual.

Oleh:
RED
Bacaan 2 Menit

 

Sedangkan untuk bangunan bertingkat, sesuai dengan ketentuan mengenai rumah susun sederhana yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri, yang tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu empat tahun sejak diperoleh. Serta bangunan yang diperuntukkan bagi korban bencana alam yang dibiayai oleh pemerintah, swasta, dan/atau lembaga swadaya masyarakat.

 

Baca:

 

“Atas penyerahan rumah sederhana dan rumah sangat sederhana, yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud, dikenai Pajak Pertambahan Nilai,” bunyi Pasal 6 ayat (1) PMK ini.

 

Ditegaskan dalam PMK ini, dalam hal pengembang atau pengusaha lainnya yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud tidak memungut PPN, terhadapnya dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Sementara dalam hal pembeli rumah sederhana dan rumah sangat sederhana tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud, PPN yang semula dibebaskan wajib dibayar kembali oleh pembeli penerima fasilitas paling lama satu bulan sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud.

 

“Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 hari terhitung sejak tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 81/PMK.010/2019, yang telah diundangkan oleh Dirjen Peraturan  Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM, Widodo Ekatjahjana, pada 22 Mei 2019 itu. 

Tags:

Berita Terkait