Kasus perdagangan manusia masih marak terjadi di Indonesia. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan bahwa sejak 2017 hingga (Oktober) 2022, tercatat ada 2.356 laporan korban tindak pidana perdagangan orang atau perdagangan manusia. Sebanyak 50,97% dari korban perdagangan manusia merupakan anak-anak, 46,14% merupakan korban perempuan, dan 2,89% merupakan laki-laki.
Pengertian Perdagangan Manusia
Banyak yang mengira bahwa perdagangan manusia adalah tindakan penjualan orang (manusia) kepada orang lain. Namun, definisi tersebut tidak terbatas pada “penjualan” semata. Kemudian, penting untuk diketahui bahwa dalam perundang-undangan, perdagangan manusia dikenal dengan istilah perdagangan orang.
Pasal 1 angka 1 UU 21/2007 mendefinisikan perdagangan orang atau perdagangan manusia adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
Baca juga:
- Mengenal Lebih Dekat Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Empat Hal Cegah Anak dari Jerat Perdagangan Orang
- Waspada! Modus Perdagangan Orang Berkedok Magang Kerja
Modus Perdagangan Manusia di Indonesia
Perdagangan manusia di zaman modern dilakukan dengan sejumlah modus. Diterangkan Harkristuti Harkrisnowo (dalam Novianti, 2014: 55), modus perdagangan orang yang dimaksud sangatlah beragam. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut.
- Pengiriman TKI ke luar negeri tanpa adanya dokumen resmi. Sebagian bahkan memalsukan dokumen resmi dengan dalih kegiatan legal, misalnya misi budaya.
- Penempatan kerja di dalam negeri untuk dieksploitasi secara seksual.
- Penyelenggaraan perkawinan berbatas waktu tertentu sebagai cara legalisasi hubungan seksual dengan kompensasi finansial, contohnya berupa kawin kontrak antara pekerja asing dengan perempuan Indonesia.
- Penyelenggaraan perkawinan antarnegara melalui pesanan, yang mana pihak perempuan tidak mengetahui kondisi dari calon suaminya.
- Perekrutan anak-anak menjadi pekerja di jermal (bangunan tempat mencari ikan di daerah pantai) dengan upah yang minim dan kondisi kerja yang mengancam kesehatan, mental, dan moral.
- Pengangkatan bayi tanpa proses yang benar.
Bentuk-Bentuk Perdagangan Manusia
Bentuk perdagangan manusia secara rinci dapat digolongkan ke dalam tiga kategori, yakni berdasarkan tujuan pengiriman, korbannya, dan bentuk eksploitasinya.
Berdasarkan tujuan pengiriman
Berdasarkan tujuan pengirimannya, terbagi atas perdagangan dalam negeri dan luar negeri. Umumnya, perdagangan dalam negeri berlangsung dari kota kecil ke kota besar. Bentuk-bentuknya, antara lain eksploitasi domestik, eksploitasi seks komersial, kerja paksa di lahan pertanian, pertambangan, dan perikanan.
Kemudian, perdagangan dalam lintas negara atau luar negeri umumnya berkaitan dengan isu imigrasi. Para korban umumnya diiming-imingi dan berharap untuk mendapatkan pekerjaan baru dan kehidupan yang lebih baik. Kerja di luar negeri dianggap sebagai prestise dan memiliki hasil yang menjanjikan. Namun, sebagian di antaranya justru dieksploitasi dan kehilangan hak asasi serta kebebasannya.
Berdasarkan korbannya
Berdasarkan korban, perdagangan orang dapat dibedakan atas perdagangan perempuan, anak, dan pria. Kathryn (dalam Syamsudin, 2020:21) menerangkan bahwa perempuan adalah kelompok yang paling rentan diperdagangkan, khususnya untuk eksploitasi seksual, perbudakan domestik, dan perkawinan paksa.
Kemudian terkait perdagangan anak, yang paling banyak diperdagangkan adalah bayi untuk adopsi ilegal dan remaja berusia 15 hingga 17 tahun. Kelompok usia ini umumnya dieksploitasi secara ekonomi dan dijadikan pengemis, eksploitasi seksual dan pornografi, serta eksploitasi tenaga sebagai tentara anak. Perdagangan anak tidak melulu sebatas anak “dijual” kepada orang lain. Seorang anak dapat dikategorikan sebagai korban perdagangan manusia jika berada dalam kondisi kerja paksa.
Berdasarkan bentuk eksploitasinya
Berdasarkan bentuk eksploitasinya, perdagangan manusia dibedakan atas eksploitasi seksual dan eksploitasi non-seksual. Eksploitasi seksual ini dibedakan atas pelacuran paksa, kawin paksa, dan kawin lewat perantara. Sedangkan eksploitasi non-seksual dibedakan atas kerja paksa dan perdagangan organ tubuh.
Faktor Penyebab Perdagangan Manusia
Perdagangan manusia tentu tidak terjadi tanpa alasan. Adapun menurut Nugroho dan Roesli dalam Jurnal Bina Mulia Hukum, ada tiga alasan yang melatarbelakangi terjadinya perdagangan orang, yakni kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, dan paksaan kekerasan.
- Kemiskinan
Kemiskinan merupakan salah satu fenomena sosial yang tidak kunjung selesai. Ada berbagai hal yang menyebabkan kemiskinan, di antaranya lapangan kerja yang minim, kurangnya pengetahuan akan dunia ketenagakerjaan dan dunia usaha, dan faktor internal yang menyebabkan ketimpangan antara pengeluaran dan pendapatan.
Perdagangan orang dan kemiskinan berkaitan erat. Pelaku tentu saja mengincar motif ekonomi agar tidak terjerat kemiskinan. Sementara para korbannya, diiming-imingi sejumlah hal untuk dapat keluar dari kemiskinan. Misalnya, tawaran bekerja di luar negeri dengan gaji fantastis, tawaran menikah paksa agar kondisi ekonomi membaik, dan lainnya.
- Rendahnya tingkat pendidikan
Pendidikan adalah hal yang penting. Dalam konteks ini, pendidikan yang dimaksud bukan sebatas ijazah, namun soal pengetahuan dan wawasan. Dengan pengetahuan dan wawasan, seseorang tentunya akan bersikap lebih waspada dalam menyaring informasi.
Diterangkan Nugroho dan Roesli, meski bukan jaminan, seseorang dengan pengetahuan dan wawasan yang cukup tidaklah mudah ditipu atau dikelabui. Pasalnya, meski awam terhadap administrasi, kemampuan membaca dan mempelajari dokumen secara singkat dapat meminimalisir adanya penipuan atau kecurangan.
- Dipaksa dengan Kekerasan
Faktor ketiga ini masuk dalam kategori anarkis. Korban, sebagaimana dipaparkan Nugroho dan Roesli, pun akan merasakan beban psikologis yang lebih membekas. Umumnya, korban-korban yang dipaksa dengan kekerasan merupakan perempuan yang kebanyakan dipaksa “bekerja” sebagai budak seks, mucikari, germo, majikan, dan lain-lain.
Simak ulasan hukum premium dan temukan koleksi lengkap peraturan perundang-undangan Indonesia, versi konsolidasi, dan terjemahannya, serta putusan dan yurisprudensi, hanya di Pusat Data Hukumonline. Dapatkan akses penuh dengan berlangganan Hukumonline Pro Plus sekarang!
















