Co-Founder dan Pengurus Asosiasi Praktisi Pelindungan Data Pribadi (APPDI), Muhammad Iqsan Sirie, menekankan pentingnya langkah-langkah persiapan sebelum melakukan transfer data pribadi ke luar organisasi. Setidaknya terdapat sembilan poin krusial yang perlu diperhatikan dalam proses pra-transfer.
Pertama, konfirmasi. Kedua, legalitas transfer. Ketiga, transparansi. Keempat, minimalisasi data. Kelima, uji tuntas. Keenam, pelaksanaan Data Protection Impact Assessment (DPIA) jika relevan. Ketujuh, klasifikasi peran. Kedelapan, perjanjian. Kesembilan, pemberitahuan dan persetujuan pra-transfer,
Transfer data pribadi diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Ketentuan ini mencakup pengiriman, perpindahan, dan/atau penggandaan data pribadi secara elektronik maupun non-elektronik dari pengendali data kepada pihak lain.
Menurut Iqsan, transfer data hanya dapat dilakukan untuk tujuan yang sah secara hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun perikatan kontraktual. Dalam prosesnya, penting memperhatikan latar belakang pihak penerima. Termasuk reputasi, kemampuan finansial, kepemilikan asuransi, legalitas, serta kebijakan dan praktik pelindungan data pribadi yang mereka terapkan.
Baca juga:
- Advokat Ini Ingatkan 3 Ketentuan Transfer Data Pribadi ke Luar Negeri
- UU PDP Diharapkan Awal yang Baik Atasi Kebocoran Data Pribadi

Iqsan saat memaparkan materi kepada para peserta. Foto: HFW
Aspek negara penerima data juga tidak kalah penting. Berbagai hal harus dipertimbangkan mencakup keberadaan regulasi PDP sesuai standar internasional dan mekanisme penegakannya. Kemudian ketersediaan lembaga pengawas independen, perlindungan terhadap hak-hak subjek data pribadi, serta kewenangan lembaga negara terhadap data pribadi yang dikelola pihak swasta. Saat transfer dilakukan, harus memastikan data sesuai dengan standar yang disepakati.
"Penting untuk menjaga kerahasiaan, menerapkan kontrol keamanan teknis-operasional yang memadai, dan memastikan bahwa penerima adalah pihak yang tepat, sah, dan telah diverifikasi,” ujar Iqsan dalam Workshop Hukumonline: Data Flow Mapping and Data Transfer Management, Kamis (12/6/2025).
















