Co-Founder dan Pengurus Asosiasi Praktisi Pelindungan Data Pribadi (APPDI), Muhammad Iqsan Sirie, menekankan pentingnya langkah-langkah persiapan sebelum melakukan transfer data pribadi ke luar organisasi. Setidaknya terdapat sembilan poin krusial yang perlu diperhatikan dalam proses pra-transfer.
Pertama, konfirmasi. Kedua, legalitas transfer. Ketiga, transparansi. Keempat, minimalisasi data. Kelima, uji tuntas. Keenam, pelaksanaan Data Protection Impact Assessment (DPIA) jika relevan. Ketujuh, klasifikasi peran. Kedelapan, perjanjian. Kesembilan, pemberitahuan dan persetujuan pra-transfer,
Transfer data pribadi diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Ketentuan ini mencakup pengiriman, perpindahan, dan/atau penggandaan data pribadi secara elektronik maupun non-elektronik dari pengendali data kepada pihak lain.
Menurut Iqsan, transfer data hanya dapat dilakukan untuk tujuan yang sah secara hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun perikatan kontraktual. Dalam prosesnya, penting memperhatikan latar belakang pihak penerima. Termasuk reputasi, kemampuan finansial, kepemilikan asuransi, legalitas, serta kebijakan dan praktik pelindungan data pribadi yang mereka terapkan.
Baca juga:
- Advokat Ini Ingatkan 3 Ketentuan Transfer Data Pribadi ke Luar Negeri
- UU PDP Diharapkan Awal yang Baik Atasi Kebocoran Data Pribadi

Iqsan saat memaparkan materi kepada para peserta. Foto: HFW
Aspek negara penerima data juga tidak kalah penting. Berbagai hal harus dipertimbangkan mencakup keberadaan regulasi PDP sesuai standar internasional dan mekanisme penegakannya. Kemudian ketersediaan lembaga pengawas independen, perlindungan terhadap hak-hak subjek data pribadi, serta kewenangan lembaga negara terhadap data pribadi yang dikelola pihak swasta. Saat transfer dilakukan, harus memastikan data sesuai dengan standar yang disepakati.
"Penting untuk menjaga kerahasiaan, menerapkan kontrol keamanan teknis-operasional yang memadai, dan memastikan bahwa penerima adalah pihak yang tepat, sah, dan telah diverifikasi,” ujar Iqsan dalam Workshop Hukumonline: Data Flow Mapping and Data Transfer Management, Kamis (12/6/2025).
Setelah proses transfer selesai, organisasi wajib melakukan evaluasi secara berkala. Evaluasi ini mencakup peninjauan terhadap data yang telah dikirim serta efektivitas kebijakan, proses, dan praktik berkaitan dengan transfer data pribadi.

Suasana para peserta saat sesi tanya jawab. Foto: HFW
Di tengah meningkatnya kesadaran akan pentingnya pelindungan data, banyak perusahaan mulai membentuk tim khusus untuk mengelola risiko transfer data dan menyusun kebijakan internal berbasis prinsip akuntabilitas dan kehati-hatian. Langkah ini penting untuk membangun kepercayaan publik. Terutama jika perusahaan beroperasi di sektor yang menyentuh data sensitif, seperti keuangan, kesehatan, dan layanan digital.
Co-Founder Asosiasi Praktisi Pelindungan Data Indonesia (APPDI) Raditya Kosasih menambahkan, implementasi prinsip akuntabilitas merupakan pondasi penting dalam tata kelola data pribadi. Menurutnya, akuntabilitas bukan sekadar konsep normatif, melainkan harus tercermin dalam tindakan nyata.
"Elemen kunci dari akuntabilitas adalah bertanggungjawab dan dapat dibuktikan,” tegas Kosasih.
Kemampuan untuk bertanggung jawab atas pengelolaan data dan dapat membuktikan seluruh proses yang dilakukan telah sesuai dengan prinsip-prinsip pelindungan data pribadi penting dilakukan. Dengan kata lain, setiap pihak terlibat dalam pengolahan data harus memiliki mekanisme untuk menunjukkan kepatuhan, mulai dari dokumentasi hingga pelaporan yang transparan.
















