Peringati Hari Tani Nasional, Koalisi Beberkan Beragam Persoalan Agraria
Terbaru

Peringati Hari Tani Nasional, Koalisi Beberkan Beragam Persoalan Agraria

Mulai dari penyelesaian konflik agrarian, korupsi, perampasan lahan dengan dalih PSN, dan kerusakan lingkungan.

Oleh:
Ady Thea DA
Bacaan 4 Menit
Ilustrasi
Ilustrasi

Terbitnya UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pada 24 September 1960 diperingati sebagai hari Tani Nasional. Hal tersebut telah diatur dalam Keputusan Presiden No.169 Tahun 1963 tentang Hari Tani. Memperingati Hari Tani Nasional 2022, sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA), membeberkan beragam catatan terkait persoalan di bidang agraria yang selama ini dihadapi rakyat, termasuk yang berprofesi sebagai petani.

Perwakilan KNPA dari Eksekutif Nasional Walhi, Wahyu Perdana, mengatakan setelah terbit sejak 62 tahun silam mandat UU No.5 Tahun 1960 tidak pernah dijalankan pemerintah dan DPR secara serius. Bahkan cenderung diselewengkan dengan menerbitkan berbagai kebijakan dan peraturan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip beleid yang ditandatangani Presiden pertama RI Soekarno itu.

“Pengingkaran tersebut telah menghasilkan ketimpangan struktur agraria, konflik agraria, kemiskinan struktural dan penderitaan rakyat yang berkepanjangan,” kata Wahyu ketika dikonfirmasi, Rabu (28/9/2022).

Baca Juga:

Mengacu catatan Koalisi, Wahyu menyebut ketimpangan penguasaan agraria menunjukkan satu persen (1%) golongan pengusaha menguasai 68% tanah/aset tanah. Puluhan juta hektar tanah yang dikuasai segelintir elit tersebut berupa konsesi perkebunan sawit, tambang dan bisnis kehutanan yang bersifat eksploitatif dan merusak lingkungan. Sementara ada sekitar 16 juta rumah tangga petani berada dalam situasi gurem dan landless (tak bertanah).

Kondisi itu menurut Wahyu juga terjadi di wilayah perkotaan, dimana cadangan aset tanah dan penguasaan tanah oleh pemodal melahirkan ketimpangan agraria dan kemiskinan struktural yang akut. Masyarakat miskin perkotaan hanya dapat hidup di ruang-ruang sisa dan tidak layak huni, seperti tepi sungai, kolong jembatan, dan lainnya. Atau menjadi korban penggusuran.

“Tumpang-tindih dan akumulasi aset kekayaan para pemodal bersama elit politik berdiri di atas perampasan tanah-tanah rakyat dan penghancuran lingkungan,” ujarnya.

Persoalan itu menyebabkan konflik agraria semakin meluas di seluruh wilayah. Melansir catatan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Wahyu mengatakan 17 tahun terakhir konflik agraria struktural mencapai 4.009 konflik seluas 11,4 juta hektar, dan berdampak pada 2,4 juta orang. Data Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menunjukan wilayah adat seluas 3,1 juta hektar dirampas pemerintah dan perusahaan melalui bermacam perizinan seperti HTI, HA, Tambang dan Perkebunan.

Wahyu mengingatkan penyelesaian konflik agrarian merupakan salah satu tahap penting reforma agraria. Tapi praktiknya penyelesaian konflik itu kerap dilakukan secara represif dengan melibatkan aparat. Sedikitnya 2.964 petani, masyarakat, dan aktivis agraria dikriminalisasi karena mempertahankan tanahnya.

Koalisi juga menyoroti praktik korupsi di sektor agraria. Wahyu menyebut pemerintah membiarkan tumpang tindih perkebunan, klaim kawasan hutan, dan bisnis tambang dalam satu lokasi. Termasuk indikasi kuat terjadinya korupsi agraria di bisnis perkebunan dan tukar-guling kawasan hutan.

Mengutip data Kementerian Pertanian tahun 2022 tercatat luas perkebunan sawit mencapai 16,38 jita hektar. Tapi mengacu data ATR/BPN tahun 2021, jumlah HGU perkebunan yang diakui pemerintah hanya 10,1 juta hektar. “Berarti ada 6,28 juta hektar sawit terindikasi kuat beroperasi secara ilegal (tanpa HGU). Padahal sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi terkait UU Perkebunan yang mewajibkan perusahaan perkebunan sawit harus mengantongi HGU,” imbuh Wahyu.

Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2022 menurut Wahyu menunjukan ada 3,37 juta hektar perkebunan sawit ilegal dalam kawasan hutan. Sawit Watch mencatat luas perkebunan sawit sebenarnya mencapai 22,3 juta hektar. KPA mencatat 2015-2016 ada 924 konflik agraria akibat bisnis perkebunan.

Koalisi tak luput menyoroti UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dinilai memberi ruang besar terhadap eksploitasi dan monopoli tanah oleh elit bisnis dan politik. Dibentuknya Bank Tanah dan Lembaga Pengelola Investasi menurut Wahyu telah mengklaim secara sepihak ratusan ribu hektar tanah masyarakat untuk diberikan kepada investasi dan proyek strategis nasional (PSN).

Koalisi menghitung perampasan tanah akibat PSN tahun 2021 mencapai 40 konflik seluas 11.466,923 hektar atau 49,8 persen dari total luasan kebutuhan tanah untuk PSN. Perampasan tanah atas nama PSN menurut Wahyu tidak memiliki filosofi kepentingan umum yang seharusnya yakni memenuhi kebutuhan rakyat; meningkatkan kesejahteraan masyarakat; bersifat pelayanan publik; dan tidak bertujuan mencari laba.

“Jika tidak memenuhi unsur di atas, tidak layak jika kepentingan bisnis para elit politik, pejabat pemerintahan dan pengusaha dilabeli sebagai kepentingan umum/PSN,” tegasnya.

Selain itu Wahyu menyebut kerusakan lingkungan yang disebabkan 33,4 juta hektar dari ragam perizinan hutan selalu diabaikan Pemerintah. Bencana alam selama ini bukan akibat anomali cuaca, melainkan buah kelalaian pemerintah membiarkan perusahaan menghancurkan hutan dan pesisir. Pemerintah hanya melihat angka pemasukan ke negara, namun buta atas kerugian yang lebih besar dari sekedar uang akibat rusaknya hutan di Indonesia.

Belum selesai dengan kerusakan lingkungan akibat pembiaran perusakan hutan oleh perusahaan, Wahyu melihat pemerintah mengeluarkan kebijakan forest amnesty atau pengampunan perusakan hutan. Kebijakan yang dijalankan Menteri LHK tidak lebih dari fasilitas bagi pengusaha yang sudah merambah hutan, merampas tanah dan merusak lingkungan hidup dengan alasan keterlanjuran.

Menurut Wahyu, sedikitnya 89 perusahaan telah diampuni oleh LHK. Praktik forest amnesty akan semakin meminggirkan masyarakat adat dan petani yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan. “Masyarakat adat dan petani sengaja dihadapkan dengan konsesi-konsesi yang “terlanjur” ada di atas tanah produksi rakyat dan wilayah adat,” imbuhnya.

Tags:

Berita Terkait