Menurut dosen dari Universitas Gadjah Mada ini, seharusnya perjanjian gadai saham yang ia persepsikan sebagai jaminan terhadap hutang Ongko Grup, yang nilainya mencapai AS$100 juta belum akan berakhir selama hutangnya belum lunas. Artinya, lanjut dia, tidak masuk akal sebagai turunan dari perjanjian pokok, apabila perjanjian gadai saham tidak mengikuti perjanjian pokoknya.
Sebagai anak perusahaan Ongko Grup, APT memang telah menjaminkan kepemilikan sahamnya ke BFI. Bahkan dalam salah satu klausulnya, BFI diberikan kewenangan untuk mengalihkan saham-saham APT, kalau sampai hutang Ongko Grup yang belum juga terlunasi.
Sayangnya, permohonan Chase, ditolak majelis hakim. Alasannya, menurut majelis PN Jakpus yang diketuai Sylvester Djuma, pihak Chase terlambat memasukkan permohonan tersebut, karena proses pemeriksaan perkaranya sudah sampai pada tahap jawaban.
Lebih jauh majelis hakim mengatakan, kalaupun Chase tidak puas dengan penetapan majelis, sebaiknya memasukan saja gugatan baru untuk meminta pertanggungjawaban HHP.
Sampai berita ini diturunkan, hukumonline belum berhasil memperoleh konfirmasi dari pihak HHP.
Perjanjian perdamaian
Hal lain yang menarik di perkara BFI ini adalah berkenaan dengan proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Pada pertengahan 2000, BFI mengajukan PKPU ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Untuk mengakhiri PKPU tersebut, BFI mengajukan rencana perdamaian yang salah satu isinya pengalihan saham yang digadaikan dari BFI kepada kreditur-krediturnya.
Nyatanya, mulai dari proses PKPU, pengumuman, sampai dengan pengesahan (ratifikasi) rencana perdamaian, tidak pernah ada keberatan dari APT. Bahkan, dalam surat tertanggal 11 Mei 2001, BFI mengirimkan surat pemberitahuan yang isinya menginformasikan bahwa saham-saham yang digadaikan telah dialihkan kepada The Law Debenture Trust Corporation Plc. Lagi-lagi selaku pihak yang berkepentingan, tidak ada tanggapan dari APT perihal surat yang dikirimkan BFI itu.
Lebih jauh, Hotman Paris Hutapea, kuasa hukum BFI, mengatakan kalaupun APT mengajukan gugatan, lebih pas diajukan ke Pengadilan Niaga. Selain karena BFI telah melalui proses PKPU di Pengadilan Niaga, berdasarkan Undang-undang Kepailitan, turunan dari perkara kepailitan dan PKPU juga menjadi kewenangan Pengadilan Niaga.