Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya praktik suap dari pengembang perumahan, yaitu PT Summarecon, kepada sejumlah pejabat di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Dugaan pemberian suap ini tak lain untuk membuka blokir sejumlah bidang tanah yang dimiliki oleh para ahli waris.
Plt. Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, dalam konferensi pers sebelumnya menyatakan peristiwa ini diduga berawal dari pengajuan perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) atau pemecahan HGB ke Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah yang dikelola Summarecon, yang berlokasi di Kabupaten Bogor.
Sebagian dari tanah itu diduga masih bermasalah atau bersengketa dengan beberapa pemilik (ahli waris) sebelumnya, yang diduga memegang SHM atas tanah-tanah tersebut. Kemudian pihak-pihak pemilik tanah (ahli waris) mengajukan gugatan perkara ke PTUN Bandung atas penerbitan 9 SHGB Summarecon yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Jawa Barat (Jabar) dan Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) Bogor, dengan pihak tergugat Kakanwil Jabar dan Kakantah Bogor.
Baca Juga:
- Bos Summarecon Hingga Dirjen BPN Jadi Tersangka Korupsi Kasus Tanah
- OTT KPK di ATR/BPN, Momentum Berantas Mafia Tanah
Dari penelusuran Hukumonline, setidaknya ada dua perkara PTUN Bandung yang berkaitan dengan hal ini. Pertama, perkara nomor 119/G/2026/PTUN.BDG tertanggal 14 Juli 2026 dengan Ellen C.H. Kindangen dan Dewi Korana Mamesah sebagai Penggugat dan Kepala Kanwil BPN Jawa Barat serta Kepala BPN Kabupaten Bogor sebagai Tergugat.
“Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan para penggugat,” demikian bunyi penetapan hakim PTUN Bandung dalam perkara tersebut. Kemudian perkara kedua dengan nomor 150/G/2026/PTUN.BDG tanggal 19 Agustus 2026 dengan penggugat dan tergugat yang sama. Perkara ini baru masuk sidang pertama dengan jadwal sidang pada 28 September 2026.
Selain di PTUN, perkara terkait dengan sengketa ini juga disidangkan di Pengadilan Negeri Cibinong dengan nomor perkara 442/Pdt.G/2024/PN.Cbi dengan Penggugat Ellen C.H. Kindangen dan Dewi Korana Mamesah selaku ahli waris dari N.A.F. Mamesah melawan PT Kencana Jaya Properti Agung (KJPA) selaku Tergugat I, PT Summarecon Agung sebagai Tergugat II, PT Adiguna Shipyard (sekarang PT Adiguna Shipbuilding Engineering) sebagai Tergugat III, PT Gunung Geulis Sentra Rekreasi dan PT Gunung Geulis Agung Harmoni sebagai Tergugat IV dan V, serta dua orang ahli waris alm. Nawazar sebagai Tergugat VI dan VII.
