Definisi merek berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG) adalah tanda, yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 dimensi dan/atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Merek berfungsi untuk membedakan barang atau jasa dari satu perusahaan dengan perusahaan lain yang sejenis, sebagai tanda pengenal yang menjamin kepribadian dan reputasi produk, sebagai jaminan kualitas dari produsen, membantu dalam promosi dan memperluas pemasaran, serta memudahkan konsumen dalam memilih barang yang akan dibeli.
UU Merek dan Indikasi Geografis juga mengatur pengalihan hak atas merek terdaftar sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (1) yang menyebutkan bahwa hak atas merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan melalui pewarisan, wasiat, wakaf, hibah, perjanjian, atau sebab lain yang dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dengan begitu, merek sebagai hak milik dapat dialihtangankan, baik melalui pewarisan, wasiat, hibah ataupun dengan cara perjanjian yang dituangkan dalam bentuk akta notaris, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang dan wajib didaftarkan untuk dicatat dalam Daftar Umum Merek pada Ditjen Hak Kekayaan Intelektual Kemenkumham.
Baca Juga:
- Unsur Krusial Indikasi Geografis: Reputasi, Kualitas, dan Karakteristik
- Terlihat Sama, Pahami Perbedaan Merek Kolektif dan Indikasi Geografis
- Perjuangkan Indikasi Geografis, Dirjen KI Ingin Ada Kopi ‘Indonesiana’
Lalu, timbul pertanyaan, apakah hak atas merek yang masih dalam proses permohonan pendaftaran dapat dialihkan? Merujuk Pasal 41 ayat (8) UU MIG, pengalihan hak atas merek dapat dilakukan selama proses permohonan pendaftaran. Misalnya, pewarisan terjadi ketika seseorang meninggal dan meninggalkan harta kekayaan. Ahli waris adalah orang yang secara hukum menggantikan posisi pewaris terkait harta yang ditinggalkan, termasuk uang, hak kekayaan lainnya seperti merek, pasiva seperti saham yang tidak menghasilkan keuntungan.
Perlindungan hukum untuk ahli waris terkait Hak atas Merek Terdaftar dan merek yang masih dalam proses permohonan belum diatur secara jelas dalam UU MIG, tapi hal ini tidak menghambat praktiknya. Perlindungan hukum bagi ahli waris dapat diberikan berdasarkan peraturan lain dan prinsip sosial. Hukum waris dalam KUHPerdata mengatur pemindahan harta setelah seseorang meninggal, mencakup hubungan hukum antara penerima waris dan pihak ketiga, serta memastikan hak-hak ahli waris terlindungi. Satijipto Raharjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah langkah untuk melindungi hak asasi manusia (HAM) yang terganggu.
















