Perlu Ketegasan dan Konsistensi dalam Penerapan PSBB Jakarta
Berita

Perlu Ketegasan dan Konsistensi dalam Penerapan PSBB Jakarta

Ketua DPR meminta pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus meningkatkan koordinasi dan pengawasan di tengah meningkatnya jumlah kasus Covid-19.

Rofiq Hidayat
Bacaan 2 Menit
Petugas menghukum warga yang melanggar protokol kesehatan saat pelaksanaan PSBB Jakarta pada April lalu. Foto: RES
Petugas menghukum warga yang melanggar protokol kesehatan saat pelaksanaan PSBB Jakarta pada April lalu. Foto: RES

Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mulai Senin (14/9/2020) menuai pro dan kontra. Namun demikian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menganggap laju penularan Covid-19 sangat mengkhawatirkan di tengah keterbatasan ruangan, tempat tidur isolasi, SDM rumah sakit. Dalam sepekan terakhir, kasus positif Covid-19 menembus angka 900-1.000-an kasus per hari.

Ketua DPR Puan Maharani mengakui meningkatnya kasus Covid-19 di sejumlah daerah termasuk di Jakarta dalam beberapa pekan terakhir memang mengkhawatirkan. Kalaupun DKI Jakarta hendak kembali menerapkan PSBB, pelaksanaannya harus konsisten dan tegas untuk menekan jumlah penularan virus tersebut,   

“Pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus meningkatkan koordinasi dan pengawasan di tengah meningkatnya jumlah kasus Covid-19,” ujar Puan Maharani, Jumat (11/9/2020). (Baca Juga: Darurat! Mulai 14 Desember, DKI Jakarta Kembali Terapkan PSBB)

Selain itu, Puan meminta agar pemerintah pusat dan daerah harus menghargai pengorbanan masyarakat yang membatasi aktivitas harian dan kegiatan perekonomiannya selama penerapan kebijakan PSB. Misalnya, mengoptimalkan penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat yang kehilangan pekerjaan.

Dia pun meminta pemerintah daerah dan pusat meningkatkan sosialisasi dan pelaksanaan protokol kesehatan hingga tingkat keluarga. Selain disiplin menerapkan protokol kesehatan, penerapan sanksi tegas terhadap masyarakat yang melanggar menjadi keharusan. Termasuk mendorong dan menggerakan masyarakat agar menerapkan pola hidup sehat.

Anggota Komisi XI DPR Saleh Partaonan Daulay mendukung kebijakan Gubernur Anies Baswedan. Namun, penerapan PSBB harus ada tindakan tegas dari semua unsur pelaksana di lapangan untuk menekan penyebaran Covid-19 yang saat ini semakin masif.  Karena itu, seluruh warga Jakarta khususnya, ataupun warga yang tinggal di luar DKI Jakarta agar patuh dan taat menjalankan protokol kesehatan.

“Status PSBB ini harus diikuti dengan tindakan tegas bagi warga yang melanggar. Kedisiplinan warga harus ditingkatkan,” pintanya.

Halaman Selanjutnya:
Tags:

Berita Terkait