Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat mendorong percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA) guna memperkuat pengakuan negara terhadap keberadaan masyarakat adat di Indonesia. Regulasi tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi hak-hak masyarakat adat yang selama ini dianggap masih rentan.
“Upaya pembahasan RUU MHA sudah berlangsung 16 tahun, tetapi hingga kini belum juga lahir undang-undang,” kata Lestari dalam keterangan yang diterima, Senin (16/3/2026).
Perempuan biasa disapa Rerie itu, penundaan pembahasan RUU MHA tidak lagi memiliki alasan kuat, mengingat berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat adat terus terjadi. Berbagai data menunjukkan adanya kehilangan wilayah adat, kriminalisasi warga adat, hingga penguasaan lahan oleh korporasi yang berdampak langsung terhadap kehidupan komunitas adat.
“Data menunjukkan 11,7 hektar wilayah adat hilang, 162 warga adat dikriminalisasi, dan jutaan hektar lainnya dikuasai korporasi. Ini bukan sekadar angka, ini darurat kemanusiaan,” tegasnya.
Baca juga:
- Ini 11 Substansi Penting RUU Masyarakat Hukum Adat
- Perlindungan Hukum Masyarakat Adat dalam Akses Layanan Kesehatan
Selain menghadapi tekanan terhadap wilayah dan sumber daya alam, masyarakat adat dinilai memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Rerie berpendapat, komunitas adat selama ini menjadi salah satu garda terdepan dalam menjaga kelestarian hutan sekaligus mendukung ketahanan pangan. Pola hidup masyarakat adat yang menjaga keseimbangan alam menunjukkan keberadaan mereka justru berkontribusi besar terhadap upaya konservasi.
“Mereka menjaga hutan, menyediakan pangan tanpa merusak alam, tetapi kerap dikriminalisasi dan dirampas tanah leluhurnya. Kondisi ini tidak bisa dibiarkan,” ucap Rerie.
Politisi Partai Nasional Demokrat itu berharap masuknya RUU MHA dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026 dapat diikuti dengan pembahasan yang lebih serius dan terarah. Regulasi tersebut harus mampu menjadi landasan hukum yang kuat untuk memastikan pengakuan negara terhadap eksistensi masyarakat adat di berbagai wilayah Indonesia.
Terpisah, Kementerian Hak Asasi Manusia telah menyerahkan draf RUU Masyarakat Adat kepada DPR sebagai bahan masukan dalam pembahasan. Menteri HAM, Natalius Pigai mengatakan keberadaan masyarakat adat perlu dihargai dan diakui secara jelas oleh negara agar berbagai nilai budaya, tradisi, serta sistem sosial yang mereka miliki dapat terlindungi.
“Perlu ada penjelasan merangkum bahwa undang-undang itu mengatur tentang satu adalah hukum masyarakat hukum adat, yang kedua adalah masyarakat tradisional,” kata Pigai sebagaimana dilansir Antara.
Selain mengatur pengakuan terhadap masyarakat adat, draf tersebut juga mengusulkan pengaturan berbagai hak yang melekat pada masyarakat adat. Hak-hak tersebut mencakup kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, dan berorganisasi, hak atas tanah dan sumber daya alam, hingga mekanisme penyelesaian konflik yang melibatkan lembaga masyarakat adat serta pembentukan Komisi Nasional Masyarakat Adat sebagai wadah menangani persoalan di tingkat nasional.
Mantan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnasham) itu menilai pendekatan tersebut diperlukan agar masyarakat adat dapat memiliki ruang untuk menentukan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan mereka sendiri.
“Oleh karena itu, di dalam semangat Undang-Undang tadi kami sepakat dignity-nya dihormati maka di situ pengambilan eksistensi mereka dihargai,” pungkas Pigai.
















