Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara penguasa atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, kepentingan, pemutusan hubungan kerja, dan antar-serikat dalam satu perusahaan.
Perselisihan hubungan industrial tentu tidak dapat dilepaskan dari hubungan industrial. Oleh karena itu, mari kenali dulu hubungan industrial. Istilah hubungan industrial berasal dari dari hubungan perburuhan. Namun, menurut Sentanoe Kertonegoro (dalam Dahlia & Jumiati, 2011:41), istilah perburuhan memberikan kesan sempit seakan hanya menyangkut hubungan antara pengusaha dan pekerja saja.
Sehubungan dengan itu, digunakanlah istilah hubungan industrial. Jika diartikan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 16 UU Ketenagakerjaan, hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.
Baca juga:
- Potret Enam Pengadilan Soal Hubungan Industrial di Masa Pandemi
- Pedoman Terbaru Perselisihan Hubungan Industrial
- Penyalahgunaan Keadaan dalam Hubungan Industrial
Ciri dan Fungsi Hubungan Industrial
Hubungan industrial setiap negara tentu berbeda. Diterangkan Abdul Khakim (dalam Dahlia & Jumiati, 2011:42), ciri khusus hubungan industrial di Indonesia adalah sebagai berikut.
- Mengakui dan meyakini bahwa bekerja bukan sekadar mencari nafkah, melainkan sebagai bentuk pengabdian manusia kepada Tuhan, manusia, masyarakat, bangsa, dan negara.
- Menganggap pekerja bukan sebagai faktor produksi, melainkan sebagai manusia yang bermartabat.
- Melihat antara pengusaha dan pekerja bukan dalam perbedaan kepentingan, melainkan kesamaan kepentingan untuk memajukan perusahaan.
Adapun fungsi dari hubungan industrial ini tersirat dalam Pasal 102 UU Ketenagakerjaan. Bagi pemerintah, kehadiran hubungan industrial mengharuskan pemerintah untuk menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan.
Bagi pekerja/buruh, hubungan industrial berfungsi untuk menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajiban, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan dan keahlian, serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota dan keluarganya.
Bagi pengusaha, dengan adanya hubungan industrial, mempunyai fungsi menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja, dan memberikan kesejahteraan pekerja/buruh secara terbuka, demokratis, dan berkeadilan.
Perselisihan Hubungan Industrial
Apa itu perselisihan hubungan industrial? Ketentuan Pasal 1 UU 2/2004 menerangkan bahwa perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara penguasa atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, kepentingan, pemutusan hubungan kerja, dan antar-serikat dalam satu perusahaan.
Lebih lanjut, jenis-jenis perselisihan mengenai hak yang mungkin terjadi meliputi hak normatif, peraturan perusahaan, perjanjian kerja, atau peraturan perundang-undangan. Adapun contoh kasus perselisihan hubungan industrial adalah masalah gaji, THR, PHK, pesangon, dan lainnya.
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Jika ditemukan adanya perselisihan hubungan industrial, wajib diadakan perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat terlebih dahulu. Ada pun jangka waktu perundingan ini adalah 30 hari kerja sejak tanggal dimulainya perundingan. Jika melebihi jangka waktu yang ditetapkan dan tidak kunjung ada kesepakatan, perundingan dianggap gagal.
Setelah perundingan bipartit gagal, salah satu atau kedua belah pihak yang terlibat mencatatkan perselisihan yang terjadi ke lembaga/instansi ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa perundingan telah dilakukan.
Setelah pencatatan, lembaga penyelesaian hubungan industrial tersebut akan menawarkan dua pilihan penyelesaian, yakni konsiliasi dan arbitrase. Jika dalam tujuh hari kerja pihak yang terlibat tidak memilih cara penyelesaian yang dikehendaki, instansi yang berwenang akan melimpahkan penyelesaian kepada mediator.
Simak ulasan hukum premium dan temukan koleksi lengkap peraturan perundang-undangan Indonesia, versi konsolidasi, dan terjemahannya, serta putusan dan yurisprudensi, hanya di Pusat Data Hukumonline. Dapatkan akses penuh dengan berlangganan Hukumonline Pro Plus sekarang!