“Kamu enak ya ada mama… Saya engga ada lagi mama.”
Kalimat itu datang dari Sausan Sania, anak berusia 10 tahun, kepada teman sebayanya. Ibu Sausan, Nurlaila, kakak tertuanya, Muhammad Zunnur, dan neneknya, Aman Husna, termasuk ke dalam korban meninggal dunia akibat banjir Aceh pada akhir November 2025.
Duka Sausan memberi peringatan bagi kita bahwa kerentanan bencana yang sejak awal gagal dideteksi membawa akibat yang serius; anak yang kehilangan pelukan ibunya, pekerja yang kehilangan penghidupan, dan komunitas yang kehilangan rasa aman. Masalahnya, persoalan kerentanan bencana masih sering tersisihkan di dalam perbincangan mengenai tata kelola risiko dalam pembangunan dan aktivitas bisnis. Ia belum sepenuhnya tercermin pada pengambilan keputusan perizinan dan tata ruang, penilaian lingkungan hidup, serta standar operasi bisnis yang bertanggung jawab (Responsible Business Conduct/RBC).
Di titik ini, Program Penilaian Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) perlu dievaluasi. Instrumen PROPER cenderung bergerak di area kepatuhan administratif. Pertanyaan yang lebih mendasar bukan hanya apakah perusahaan patuh di atas kertas, melainkan apakah instrumen penilaian lingkungan kita benar-benar mampu membaca risiko bencana sebelum korban jatuh.
Paradoks ini tampak secara konkret pada PT Agincourt Resources (PTAR), pengelola Tambang Emas Martabe di Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. PTAR memperoleh penghargaan PROPER Peringkat Hijau dua kali berturut-turut untuk periode 2022-2023 dan 2023-2024–sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri LHK No. 1353 dan Keputusan Menteri LH No. 129. Namun, setelah banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat pada penghujung 2025 lalu, operasi PTAR ikut dihentikan sementara dan dicabut izinnya hingga pada akhirnya dikembalikan untuk beroperasi kembali.
Kasus PT Toba Pulp Lestari Tbk. (TPL) memperlihatkan pola yang serupa dari sisi instrumen penghargaan sektor kehutanan. Pada Agustus 2025, TPL menerima penghargaan Prima Wana Karya 2025 dari Kementerian Kehutanan. Kurang dari lima bulan kemudian, pada Januari 2026, Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) TPL dicabut sebagai bagian dari 28 perusahaan yang dinyatakan berkontribusi pada bencana di Sumatera. Bahkan, sehari sebelum pencabutan tersebut, TPL masih memajang penghargaan itu di halaman Instagram resminya sebagai bukti bentuk kepatuhan.
Kedua kasus ini menunjukkan terdapat inkoherensi kebijakan; dua kementerian yang mengurus bidang lingkungan hidup dan kehutanan memberi penghargaan sekaligus mencabut izin dalam rentang waktu berdekatan. Kontradiksi ini membuat kredibilitas instrumen penghargaan dari kedua kementerian tersebut patut diragukan, termasuk di ranah global–baik oleh investor, lembaga pembiayaan, serta mitra dagang internasional. Alih-alih menjadi sinyal kepatuhan dan keberlanjutan, penghargaan tersebut justru berisiko dipersepsikan sebagai praktik greenwashing.
Paradoks tersebut berakar di dalam kerangka hukum PROPER sendiri; Permen LH No. 7 Tahun 2025. Setidaknya terdapat dua lapis kelemahan struktural yang mendasar. Pertama, Pasal 9 menetapkan bahwa tim penilai PROPER sepenuhnya terdiri dari aparatur unit kerja Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) pusat hingga Dinas LH Provinsi dan Kab/Kota. Memang terdapat Dewan Pertimbangan yang terdiri dari perguruan tinggi, media, praktisi, serta LSM, tetapi tugasnya sangat terbatas hanya untuk mengevaluasi kandidat peringkat Emas. Kelemahannya terpampang jelas; tidak ada kewajiban melibatkan verifikator independen eksternal dan tidak ada ruang masukan dari komunitas terdampak dalam proses penilaian.
Kedua, Pasal 17 ayat (2) huruf b angka 4 menempatkan tanggap kebencanaan hanya dalam kriteria beyond compliance–bukan termasuk ke dalam ketaatan dasar. Implikasinya, perusahaan tidak diwajibkan memiliki kapasitas identifikasi risiko bencana untuk lulus PROPER; ia hanya dibutuhkan jika mengejar peringkat Hijau atau Emas. Lebih jauh, tidak satu pun pasal menyebut Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI), risiko DAS, atau kerentanan bencana wilayah sebagai basis penilaian.
Kelemahan ini perlu dibaca bersama kecenderungan privatisasi penilaian kepatuhan HAM oleh korporasi. Outlook Business and Human Rights Indonesia 2026 (Outlook) merujuk pada sejumlah studi untuk menunjukkan kelemahan layanan swasta, seperti audit, sertifikasi, serta skema Multi-Stakeholders Initiatives (MSIs) yang seringkali tidak memadai jika dijadikan sandaran utama untuk menilai kepatuhan HAM. Temuan Outlook menunjukkan pola kerja yang sama dari layanan swasta; lebih kuat memproduksi klaim kepatuhan secara prosedural di atas kertas, tetapi tidak selalu mampu mendeteksi risiko HAM dan lingkungan secara substantif.
Oleh karena itu, pemerintah tidak boleh mengulang logika yang sama melalui penghargaan lingkungan. Ketika PROPER atau penghargaan kehutanan bekerja terutama sebagai cap reputasional, tanpa pengujian substantif atas proses identifikasi risiko, pencegahan, mitigasi, dan pemulihan, maka negara justru berisiko mengadopsi kelemahan skema layanan swasta yakni memberi cap hijau tanpa menerapkan disiplin Human Rights Due Diligence (HRDD) sebagaimana dikehendaki UNGPs.
Dengan demikian, evaluasi atas PROPER tidak cukup dilakukan dengan menambah daftar dokumen yang harus dipenuhi perusahaan. KLH perlu memastikan bahwa PROPER bertransformasi dengan mengadopsi pendekatan HRDD sebagai fondasi kerjanya. Untuk itu, setidaknya ada empat langkah konkret mendesak. Pertama, kriteria PROPER harus memasukkan IRBI, risiko daerah aliran sungai, tata ruang, daya dukung lingkungan, serta riwayat kerentanan ekologis sebagai bagian dari ketaan dasar, bukan sekadar beyond compliance.
Kedua, proses penilaian perlu membuka ruang bagi verifikator independen, komunitas terdampak dan korban, akademisi, serta organisasi masyarakat sipil. Ketiga, hasil penilaian PROPER harus dibuka kepada publik agar masyarakat dapat menguji apakah predikat yang diberikan benar-benar mencerminkan kinerja lingkungan yang substantif.
Keempat, PROPER perlu terintegrasi dengan sistem OSS. Namun, integrasi itu hanya akan bermakna jika OSS terlebih dahulu memasukkan kerentanan bencana sebagai kriteria dalam perizinan berbasis risiko.
Pada akhirnya, pembaruan ini mungkin dapat mencegah duka yang seharusnya tidak perlu terjadi. Sausan Sania tidak meminta banyak. Ia hanya ingin tahu bahwa ada yang membaca risiko sebelum banjir datang, sebelum izin dicabut, serta sebelum penghargaan kehilangan maknanya. Menteri Lingkungan Hidup memiliki instrumen untuk memulai itu. Yang dibutuhkan sekarang adalah kesungguhan dan keberanian untuk mengubah kepatuhan dari sekedar predikat warna menjadi perlindungan nyata bagi warga.
*) M. Elfiansyah Alaydrus, Peneliti Haris Azhar Law Office
Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline
