Menutup tahun 2019 lalu, Hukumonline menyajikan 11 sosok sekaligus gagasan para guru besar dari berbagai kampus. Para ‘Kartini Kampus’ inspiratif ini memiliki gagasan, pengalaman, penelitian dan pandangan mereka di dunia akademik hukum yang berwarna ketika menyampaikan pidato pengukuhan.
Liputan khusus ini tidak akan menghadirkan seluruh Guru Besar Ilmu Hukum perempuan yang pernah ada. Redaksi telah memilih beberapa di antaranya, dengan harapan di masa mendatang diteruskan ke nama-nama lain. Pilihan bukan didasarkan pada pemikiran bahwa yang satu lebih hebat dari yang lain.
Hukumonline berusaha menampilkan representasi kampus hukum negeri yang berhasil diperoleh selama dalam peliputan. Semoga, apa yang disajikan bermanfaat bagi pembaca sehingga melahirkan ‘Kartini-Karitni Kampus’ lainnya. Berikut potongan kisah mereka.
- Prof Retno Murni – Universitas Udayana
Wanita kelahiran Yogyakarta 26 November 1945 ini melihat kasus perlindungan konsumen di Indonesia terkesan menghebohkan sesaat, tapi kemudian lenyap dan meninggalkan masalah. Untuk itu, ada banyak alasan kenapa konsumen perlu dilindungi. Baca ulasan selengkapnya dalam Buah Pemikiran Prof Retno Murni Soal Penguatan Perlindungan Konsumen.
- Prof Maria Sumardjono – Universitas Gadjah Mada
Di usianya menginjak 76 tahun lebih, pikiran dan ingatannya masih tajam, mampu menyikapi permasalahan isu aktual, khususnya masalah kebijakan pertanahan (agraria). Wanita yang dikenal sebagai pakar hukum agraria ini, kerap mengkritisi kebijakan/regulasi bidang agraria hingga kini. Apa saja yang diulas Prof Maria mengenai isu agraria, simak artikelnya dalam Konsistensi Prof Maria Sumardjono Terkait Kebijakan Agraria.
- Prof Yulia Mirwati – Universitas Andalas
Dalam pidato pengukuhannya yang berjudul Model Penyelesaian Konflik Menyangkut Tanah Ulayat, Prof Yulia Mirwati berharap agar konsep hak ulayat (hak komunal) yang merupakan ciri hak atas tanah di Indonesia perlu dibuatkan atau dikontruksikan ketentuan organiknya. Ingin tahu isinya, baca selengkapnya dalam Mengenal Konsep Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat Gagasan Prof Yulia Mirwati.
- Prof Efa Laela Fakhriah – Universitas Padjadjaran
Ada kebutuhan yang sifatnya mendesak terkait pembaharuan hukum acara perdata sebagai salah satu rumpun hukum dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Begitulah yang disampaikan Prof Efa Laela Fakhriah dalam orasi ilmiah pengukuhan guru besarnya. Untuk mengetahui lebih jelas, simak artikel berjudul Saat Ide Pembaharuan Hukum Acara Perdata Diangkat dalam Orasi Prof Efa Laela Fakhriah.
- Prof I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani – Universitas Negeri Sebelas Maret
Profesor Ayu menaruh perhatian besar pada penyelesaian konflik tenurial. Bisa dikatakan ini menjadi bagian dari kepeduliannya pada isu besar green government, baik pada tingkat lokal maupun nasional dan internasional. Simak artikel lengkapnya Profesor I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani dan Jalan Mengatasi Konflik Tenurial.
- Prof Tri Lisiani – Universitas Jenderal Soedirman
Prof Tri Lisiani Prihatinah mengurai beragam persoalan dan kelemahan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang belum berperspektif kesetaraan gender yang berujung merugikan pihak perempuan sebagai ibu atau istri. Untuk selengkapnya, simak artikel berjudul Prof Tri Lisiani, Sang ‘Pendobrak’ Bias Gender dalam Hukum Perkawinan.
- Prof Rosa Agustina – Universitas Indonesia
Wanita kelahiran Purwokerto 31 Agustus 1959 ini berpendapat hukum perikatan dalam KUHPerdata (Burgelijk Wetboek/BW) – sebagai peninggalan produk hukum kolonial Belanda yang diadopsi dari Code Civil Prancis – yang dipelajari sekarang ini sangat tidak memadai dengan perkembangan hukum perikatan dalam praktik transaksi elektronik yang sudah sedemikian pesatnya. Simak artikel berjudul Prof Rosa Agustina, Pendorong Legalitas Perikatan dalam Transaksi Elektronik.
- Prof Tatiek Sri Djatmiati – Universitas Airlangga
Di dunia kampus, Prof Tatiek akrab dengan hukum administrasi negara. Bidang ilmu tersebut yang juga membawanya menjadi guru besar pada 24 November 2017. Dalam pidato pengukuhannya berjudul Perizinan Sebagai Instrumen Yuridis Dalam Pelayanan Publik, dia menyayangkan masih banyak kasus-kasus perizinan usaha di tingkat pusat dan daerah bermasalah. Simak artikel lengkapnya Mengurai Pemikiran Prof Tatiek Sri Djatmiati Menyangkut Perizinan.
- Prof Ningrum Natasya Sirait – Universitas Sumatera Utara
Dalam orasi pengukuhan Guru Besar FH USU pada 2 September 2006, Prof Ningrum mengatakan, pemerintah mempunyai peran ekstensif dalam bidang perekonomian, tetapi sering kebijakannya bersifat sepihak dan hanya dinikmati oleh golongan tertentu. Peran dominan terlihat dalam bentuk regulasi ataupun pemberian kemudahan berupa fasilitas persetujuan bagi beberapa pelaku usaha yang akhirnya melahirkan praktik monopoli. Simak artikel berjudul Hukum Persaingan Usaha dalam Pandangan Prof Ningrum Natasya Sirait.
- Prof Farida Patittingi – Universitas Hasanuddin
Pengaturan penguasaan dan pemilikan tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil harus didasarkan pada karakteristik khas masing-masing. Hal itu untuk mencegah eksploitasi sebatas untuk permukiman, kegiatan usaha pariwisata serta pengembangan bisnis lainnya. Simak artikel lengkapnya dalam Seruan Profesor Farida Patittingi untuk Melindungi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- Prof Retno Saraswati – Universitas Diponegoro
Prof. Retno berpendapat masih ada sejumlah hal yang harus diperbaiki dalam sistem ketatanegaraan Indonesia ke depan. “Bagaimana sistem pemilu, pilkada, peraturan perundang-undangan, kemudian lembaga negara ini juga harus dievaluasi,” ujarnya. Selengkapnya baca Cerita tentang Profesor Retno Saraswati, Perkembangan Teknologi dan Daulat Presiden.
Demikian 11 potret dan gagasan para guru besar hukum dari pelbagai kampus yang berhasil dihimpun Hukumonline. Semoga bermanfaat..
