Potret Hakim Agung Perempuan Sejak 1945 Hingga Kini
OPINI

Potret Hakim Agung Perempuan Sejak 1945 Hingga Kini

Hingga saat ini MA melalui BPHPI terus berupaya meningkatkan representasi hakim perempuan. Harapannya jumlah persentase keterwakilan hakim agung perempuan semakin bertambah. Hal lain yang penting kita kawal bersama adalah keterwakilan hakim agung perempuan di kamar agama yang belum tercapai hingga saat ini.

•Bacaan 5 Menit
IM
Penulis Opini

Sepanjang sejarah Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI), jumlah hakim agung perempuan di Indonesia tercatat dalam Pengumuman Nomor 12/PENG/PIM/RH.04.06/07/2024 tidak kurang dari 36 orang. Keterwakilan hakim agung perempuan ini, setiap tahunnya bertambah, tetapi tidak pernah mencapai 30% dari total keseluruhan jumlah hakim agung.

Indah Mutia. Foto: Istimewa
Indah Mutia. Foto: Istimewa

Dikutip dari buku berjudul Sejarah Berdirinya Mahkamah Agung Republik Indonesia, (Jakarta: 1986), kiprah hakim agung perempuan baru terjadi setelah puluhan tahun MA didominasi kaum pria. Susunan MA pada 1946 diisi oleh pria, mulai dari Dr. Kusumah Atmadja, R. Satochid Kartanegara, Husen Tirtaamidjaja, Wirjono Prodjodikoro, dan Sutan Kali Malikul Adil. Baru pada Agustus 1968, Mahkamah Agung memiliki hakim agung perempuan pertama. Sri Widoyati Wiratmo Soekito merupakan hakim agung perempuan pertama yang diangkat oleh Soeharto pada tahun 1968.

Baca Juga:

Jabatan hakim agung perempuan baru diisi kembali oleh seorang perempuan pada tahun 1981. Kala itu sebanyak 8 orang perempuan diangkat menjadi hakim agung yakni Martina Notowidagdo, Poerbowati Djokokosoedomo, Siti Rosma Achmad, Djoewarini, Dora Sasongko Kartono, Karlinah Palmini Achmad Soebroto, dan Siti Tanadjoel Tarki Soejardjono. Jumlah hakim agung pada saat itu 46 orang, dengan jumlah hakim perempuan sebanyak 9 orang. Sejak saat itu, jumlah hakim agung perempuan terus bertambah. Terdapat Retnowulan Susantio, T.S. Aslamiah Sulaiman, H.L. Rukmini, Mursiah Bustaman, A.A. Ayu Mirah, Asma Samik Ibrahim, Marianna Sutadi Nasution, Emin Aminah Achadiat, Marnis Kahar, dan Supraptini Sutarto.

Setelah reformasi, melalui Keputusan Presiden Nomor 241/M/Tahun 2000 tanggal 2 September 2000, Presiden Abdurrahman Wahid menetapkan 16 dari 17 calon hakim agung yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Beberapa perempuan yang diangkat menjadi hakim agung pada saat itu adalah Chairani A. Wani, Edith Dumasi Tobing Nababan, dan Valerie JL. Krikhoff.

Pada tahun 2003, dilantik kembali beberapa hakim agung perempuan yang terdiri dari Mieke Komar Kantaatmadja, Rehngena Purba, dan Titi Nurmala Siagian. Di lanjut pada tahun berikutnya dimana Susanti Adi Nugroho dan Marina Sidabutar juga diangkat menjadi hakim agung. 3 tahun kemudian, tepatnya pada 2007, MA melantik Komariah E. Sapardjaja.

Lalu, pada 2010, MA melantik hakim agung perempuan Sri Murwahyuni. Keberadaan hakim agung perempuan di Mahkamah Agung terus bertambah seiring berjalannya waktu. Ada Nurul Elmiyah yang dilantik pada 2011, Desnayeti (2013), Maria Anna Samiyati (2015), Rahmi Mulyati (2020), Tama Ulinta Tarigan (2021), Nani Indrawati (2022), Lulik Tri Cahyaningrum (2023), dan terakhir Ainal Mardhiah yang dilantik menjadi hakim agung pada 2024. Hakim agung perempuan di MA tersebut berada pada kamar perdata, pidana, militer, dan tata usaha negara. Sejak pembentukan sistem kamar di MA pada 2011, tidak ada satupun hakim agung perempuan yang berada di kamar agama.

hakimhakim agungmahkamah agung
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info