“Penilaian terhadap Daerah yang mengembangkan lnovasi Daerah didasarkan pada kriteria: a. dampak Inovasi Daerah terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik; dan b. dapat diterapkan pada Daerah lain,” bunyi Pasal 23 PP ini.
PP ini juga menyebutkan, Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dapat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Pemda terhadap inovasi daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya setelah berkoordinasi dengan Menteri. Dalam hal insentif diberikan dalam bentuk fiskal, PP ini menegaskan, pemberian insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 15 September 2017.
Pada 14 September 2017 lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, atau pembaruan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (Pemda). Sebagaimana dikutip dari laman resmi setkab.go.id, Rabu (27/9) PP ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 390 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.(Baca: MK Juga 'Pangkas' Wewenang Kemendagri Batalkan Perda Provinsi)
(Baca Juga: Menelusuri Rasio Legis Aturan Pemberhentian Sementara Kepala Daerah)Penerapan Inovasi Daerah
(Baca Juga: Kerugian BUMN atau BUMD, Negara Bisa Gugat Perdata Komisaris dan Direksi)
