Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia salah satu upaya dengan seluruh elemen negara khususnya lembaga negara bersatu padu. Selain itu lembaga-lembaga negara tidak terjebak ego sektoral masing-masing. Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan sidang tahunan MPR Tahun 2015, di Gedung MPR, Jumat (14/8).
“Kemenangan perang untuk memuliakan rakyat tersebut hanya akan terwujud kalau seluruh elemen dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya Lembaga-lembaga Negara, bersatu padu dan tidak terjebak pada ego masing-masing,” ujarnya.
Ia menilai lembaga negara di tanah air telah bekerja. Misalnya, MPR telah membangun tradisi politik yang baik. MPR telah melakukan gerakan nasional membangun karakter bangsa dengan manifesto ‘Ini Baru Indonesia’, bahkan terus melakukan sosialisasi Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI. Sementara DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat sedang mentransformasi diri menjadi parlemen modern. Mekanisme checks and balances, fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan selama ini bekerja dengan baik.
Dikatakan Jokowi, pelaksanaan fungsi legislasi DPR dilakukan selaras dengan arah pembangunan hukum nasional. Bahkan berkorelasi positif dengan rencana kebijakan pembangunan politik hukum nasional.
Menurutnya, pelaksaan fungsi anggota DPR dilakukan dengan memperhatikan sistem ekonomi nasional yangberdikari. “Pelaksanaan fungsi pengawasan DPR diarahkan untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang, keuangan negara, dan kebijakan pemerintah yang lebih efektif dan efisien,”
ujarnya.
Sementara, DPD dinilai telah bekerja dengan baik untuk menjadi penyalur aspirasi dan kepentingan pembangunan daerah sehingga postur APBN semakin berpihak ke daerah. Aspirasi DPD untuk meningkatkan alokasi anggaran ke daerah memperoleh dukungan penuh dari Pemerintah.
Lahirnya beberapa undang-undang seperti UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, dan UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan inisiatif DPD RI. “Demikian juga dengan RUU Tentang Wawasan Nusantara yang sekarang masuk Prolegnas 2015. Selain itu, DPD juga aktif dalam mendorong kerja sama bilateral maupun multilateral,” ujarnya.
Jokowi juga menyorot BPK. Menurutnya, lembaga pemeriksa keuangan negara itu mendorong pemerintah pusat dan daerah meningkatkan kualitas dan akuntabilitas keuangan negara. BPK telah dinilai bekerja cermat dengan memastikan pengelolaan keuangan negara yang dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Setahun terakhir, BPK semakin meningkatkan prioritas pemeriksaannya pada program-program yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan rakyat, khususnya untuk menilai aspek ekonomi, efisiensi, efektifitas, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Dalam bidang penegakan hukum di tahun 2015, Mahkamah Agung (MA) dinilai Jokowi telah melakukan terobosan dalam penanganan perkara. Yakni dengan membuat standar waktu yang jauh lebih cepat untuk sebuah perkara dikirim kembali ke pengadilan pengaju, dan implementasi sistem kamar untuk memastikan konsistensi putusan. Langkah tersebut dinilai terobosan kinerja penanganan perkara di MA dan menunjukan hasil positif. Selain itu, MA juga telah melakukan perampingan kepemimpinan, keterbukaan informasi, dan memberikan akses yang lebih baik terhadap pencari keadilan.
Kemudian Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai telah memberikan putusan atas sengketa perkara perselisihan hasil pemilu dengan berkualitas dan tepat waktu. Peran Komisi Yudisial (KY) tak dapat dipandang sebelah mata. Lembaga pengawas hakim itu telah menjalankan tugasnya dalam mengusulkan pengangkatan hakim agung.
Bahkan, KY dinilai telah menjalankan program menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim dengan berbagai strategis. Mulai peningkatan kapasitas, pemantauan, edukasi publik tentang peran dan kewenangan hakim, advokasi, dan mengupayakan pemenuhan kesejahteraan hakim.
“Komisi Yudisial juga terus melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim, serta memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran kode etik hakim. Komisi Yudisial juga menyiapkan calon-calon hakim yang kompeten melalui program klinik etik dan hukum di beberapa perguruan tinggi,” ujarnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu lebih jauh berpandangan, kinerja lembaga negara merupakan bagian upaya luhur dalam peningkatan kapasitas, akuntabilitas pembangunan di dalam negeri. Langkah itu agar dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat dan menjadikan negara menjadi lebih demokratis, berwibawa, dan bermartabat. Jokowi
“Saya berharap lembaga negara makin kuat dalam memberantas korupsi sebagai bagian dari perwujudan akuntablitas dan transparansi pemerintahan. Kita juga berkewajiban untuk saling menjaga kewibawaan Lembaga-lembaga Negara, saling bersinergi, dan meningkatkan kepercayaan publik nasional maupun internasional. Ingat, kita sedang berjuang untuk menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia, “ujarnya.
Ketua MPR Zulkifli Hasan mengamini pandangan Jokowi. Menurutnya bersatu padunya lembaga negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat menjadi strategi membangun sistem ketatanegaraan yang lebih baik. “MPR memandang penting sistem ketatanegaraan ke depan dalam rangka menghadapi tantangan nasional dan global,” ujar politisi Partai Amanat Nasional.
Anggota Komisi I Tantowi Yahya menyambut positif pidato Jokowi. Menurutnya, evaluasi presiden terhadap beberapa lembaga negara berjalan baik. Misalnya lembaga penegak hukum seperti KY, MA dan MK menjadi sorotan presiden. “Ada evaluasi yang baik terkait koordinasi antar lembaga seperti yang disampaikan presiden,” ujar politisi Golkar itu.
Anggota Komisi III Ruhut Poltak Sitompul menilai semangat Presiden Jokowi agar mensinergikan lembaga negara layak diapresiasi. Apalagi penegakan hukum yang dilakukan antar lembaga negara mesti berjalan bersama dan kompak. “Kalau mau objektif, pidato Jokowi baik, beliau sampaikan semua,” pungkas politisi Demokrat itu.
“Kemenangan perang untuk memuliakan rakyat tersebut hanya akan terwujud kalau seluruh elemen dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya Lembaga-lembaga Negara, bersatu padu dan tidak terjebak pada ego masing-masing,” ujarnya.
Ia menilai lembaga negara di tanah air telah bekerja. Misalnya, MPR telah membangun tradisi politik yang baik. MPR telah melakukan gerakan nasional membangun karakter bangsa dengan manifesto ‘Ini Baru Indonesia’, bahkan terus melakukan sosialisasi Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI. Sementara DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat sedang mentransformasi diri menjadi parlemen modern. Mekanisme checks and balances, fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan selama ini bekerja dengan baik.
Dikatakan Jokowi, pelaksanaan fungsi legislasi DPR dilakukan selaras dengan arah pembangunan hukum nasional. Bahkan berkorelasi positif dengan rencana kebijakan pembangunan politik hukum nasional.
Menurutnya, pelaksaan fungsi anggota DPR dilakukan dengan memperhatikan sistem ekonomi nasional yangberdikari. “Pelaksanaan fungsi pengawasan DPR diarahkan untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang, keuangan negara, dan kebijakan pemerintah yang lebih efektif dan efisien,”
ujarnya.
Sementara, DPD dinilai telah bekerja dengan baik untuk menjadi penyalur aspirasi dan kepentingan pembangunan daerah sehingga postur APBN semakin berpihak ke daerah. Aspirasi DPD untuk meningkatkan alokasi anggaran ke daerah memperoleh dukungan penuh dari Pemerintah.
Lahirnya beberapa undang-undang seperti UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, dan UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan inisiatif DPD RI. “Demikian juga dengan RUU Tentang Wawasan Nusantara yang sekarang masuk Prolegnas 2015. Selain itu, DPD juga aktif dalam mendorong kerja sama bilateral maupun multilateral,” ujarnya.
Jokowi juga menyorot BPK. Menurutnya, lembaga pemeriksa keuangan negara itu mendorong pemerintah pusat dan daerah meningkatkan kualitas dan akuntabilitas keuangan negara. BPK telah dinilai bekerja cermat dengan memastikan pengelolaan keuangan negara yang dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Setahun terakhir, BPK semakin meningkatkan prioritas pemeriksaannya pada program-program yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan rakyat, khususnya untuk menilai aspek ekonomi, efisiensi, efektifitas, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Dalam bidang penegakan hukum di tahun 2015, Mahkamah Agung (MA) dinilai Jokowi telah melakukan terobosan dalam penanganan perkara. Yakni dengan membuat standar waktu yang jauh lebih cepat untuk sebuah perkara dikirim kembali ke pengadilan pengaju, dan implementasi sistem kamar untuk memastikan konsistensi putusan. Langkah tersebut dinilai terobosan kinerja penanganan perkara di MA dan menunjukan hasil positif. Selain itu, MA juga telah melakukan perampingan kepemimpinan, keterbukaan informasi, dan memberikan akses yang lebih baik terhadap pencari keadilan.
Kemudian Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai telah memberikan putusan atas sengketa perkara perselisihan hasil pemilu dengan berkualitas dan tepat waktu. Peran Komisi Yudisial (KY) tak dapat dipandang sebelah mata. Lembaga pengawas hakim itu telah menjalankan tugasnya dalam mengusulkan pengangkatan hakim agung.
Bahkan, KY dinilai telah menjalankan program menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim dengan berbagai strategis. Mulai peningkatan kapasitas, pemantauan, edukasi publik tentang peran dan kewenangan hakim, advokasi, dan mengupayakan pemenuhan kesejahteraan hakim.
“Komisi Yudisial juga terus melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim, serta memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran kode etik hakim. Komisi Yudisial juga menyiapkan calon-calon hakim yang kompeten melalui program klinik etik dan hukum di beberapa perguruan tinggi,” ujarnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu lebih jauh berpandangan, kinerja lembaga negara merupakan bagian upaya luhur dalam peningkatan kapasitas, akuntabilitas pembangunan di dalam negeri. Langkah itu agar dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat dan menjadikan negara menjadi lebih demokratis, berwibawa, dan bermartabat. Jokowi
“Saya berharap lembaga negara makin kuat dalam memberantas korupsi sebagai bagian dari perwujudan akuntablitas dan transparansi pemerintahan. Kita juga berkewajiban untuk saling menjaga kewibawaan Lembaga-lembaga Negara, saling bersinergi, dan meningkatkan kepercayaan publik nasional maupun internasional. Ingat, kita sedang berjuang untuk menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia, “ujarnya.
Ketua MPR Zulkifli Hasan mengamini pandangan Jokowi. Menurutnya bersatu padunya lembaga negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat menjadi strategi membangun sistem ketatanegaraan yang lebih baik. “MPR memandang penting sistem ketatanegaraan ke depan dalam rangka menghadapi tantangan nasional dan global,” ujar politisi Partai Amanat Nasional.
Anggota Komisi I Tantowi Yahya menyambut positif pidato Jokowi. Menurutnya, evaluasi presiden terhadap beberapa lembaga negara berjalan baik. Misalnya lembaga penegak hukum seperti KY, MA dan MK menjadi sorotan presiden. “Ada evaluasi yang baik terkait koordinasi antar lembaga seperti yang disampaikan presiden,” ujar politisi Golkar itu.
Anggota Komisi III Ruhut Poltak Sitompul menilai semangat Presiden Jokowi agar mensinergikan lembaga negara layak diapresiasi. Apalagi penegakan hukum yang dilakukan antar lembaga negara mesti berjalan bersama dan kompak. “Kalau mau objektif, pidato Jokowi baik, beliau sampaikan semua,” pungkas politisi Demokrat itu.