Dikatakan Boy, Susno sempat melayangkan surat ke Divisi Hukum Polri. Surat tertanggal 14 Februari 2013 itu perihal permintaan bantuan hukum. Maklum, sebagai keluarga Polri, Susno berhak meminta bantuan kepada Divkum tempat ia bernaung.
“Kalau ada masalah hukum itu berhak meminta bantuan hukum, bukan perlindungan hukum. Permintaan bantuan hukum itu tidak identik dengan perlindungan hukum,” ujarnya.
Terpisah, Wakil Jaksa Agung Darmono membenarkan pernyataan pihak Polri. Menurutnya, pihaknya tak menerima surat perihal agar Susno Duadjo tidak dieksekusi. Sebaliknya, kejaksaan memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakan perintah putusan Mahkamah Agung agar melaksanakan eksekusi terhadap seorang terpidana. “Siapa (perintahkan) yang menghentikan eksekusi,” tanyanya.
Darmono juga menyatakan Susno sekarang berada antara Jakarta dan Bandung. Tim jaksa eksekutor terus melakukan pelacakan keberadaan Susno secara pasti.
Dia menambahkan Kejaksaan telah melakukan evaluasi atas kegagalan melaksanakan eksekusi terhadap terpidana korupsi itu. “Kita akan mencari jalan yang terbaiklah,” ujarnya.
Kendati demikian, Darmono optimistis kejaksaan dapat melaksanakan perintah putusan MA. Pernyataan itu terlontar karena ada komitmen Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo untuk membantu proses eksekusi tersebut.
Sebelumnya, Jaksa Agung Basrief Arief telah menemui Kapolri untuk melakukan eksekusi ulang terhadap Susno. Koordinasi itu membahas mekanisme dan strategi dalam pelaksanaa eksekusi mendatang terhadap Susno.
Polri akan memberikan bantuang pengamanan dalam proses pelaksaan eksekusi. Bantuan keamanan hanya untuk mencegah kemungkinan tindakan kekerasan yang dapat merugikan beberapa pihak, termasuk masyarakat.
“Dalam memberikan keamanan, kepolisian siap memberikan bantuan dalam konteks penegakan hukum melaksanakan perintah undang-undang agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan efektif,” ujar Boy.