Kalangan serikat pekerja dan organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Institut Hubungan Industrial Indonesia (IHII) mendesak pemerintah memperkuat kebijakan program pensiun. Pasalnya, cakupan jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan masih terbatas pada pekerja sektor formal.
Ketua Umum IHII, Saepul Tavip, menyatakan RPJPN 2025–2045 menargetkan pendapatan per kapita Indonesia mencapai AS$ 30.300 pada 2045, dengan tingkat kemiskinan 0,5–0,8 persen dan rasio gini 0,290–0,320. Ia menegaskan, pencapaian target tersebut turut bergantung pada peningkatan kesejahteraan lansia yang jumlahnya terus bertambah.
Tavip menegaskan perlindungan masa tua penting agar pekerja tetap sejahtera saat pensiun melalui Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP). Kedua program ini bersifat wajib bagi pekerja di perusahaan menengah dan besar, serta dapat diperkuat dengan dana pensiun dari pemberi kerja dan kompensasi PHK.
“Berbagai program itu berguna untuk mendukung kesejahteraan pekerja paska bekerja dan memasuki masa lansia,” kata Tavip dikonfirmasi, Senin (13/4/2026).
Baca juga:
- Pemerintah Terbitkan Aturan JHT Terbaru, Bisa Cair Tanpa Menunggu Pensiun
- Begini Cara Klaim Program JHT BPJS Ketenagakerjaan
Sayangnya, peningkatan jumlah lansia belum diimbangi perlindungan hari tua yang memadai. Berdasarkan Susenas BPS Maret 2025, hanya 8,04 persen lansia di perkotaan memiliki pensiun dan 0,41 persen memiliki tabungan. Di pedesaan, angkanya lebih rendah, hanya 1,97 persen memiliki pensiun dan 0,18 persen memiliki tabungan.
Berdasarkan data Susenas, Tavip menyebut sumber utama pembiayaan rumah tangga lansia berasal dari anggota keluarga yang bekerja (79,66 persen di perkotaan dan 87,34 persen di pedesaan), bekerja, dan kiriman uang atau barang. Kondisi ini berkaitan dengan meningkatnya generasi sandwich yang menanggung tiga generasi, dirinya, anak dan orangtua. Sementara itu, 77,92 persen lansia yang bekerja berada di sektor informal yang rentan.
