Terkait dengan penggunaan kecerdasan artifisial (artificial intelligence), Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi sudah menerbitkan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial. Surat Edaran itu menjelaskan apa yang dimaksud dengan kecerdasan artifisial yaitu bentuk pemrograman pada suatu perangkat komputer dalam melakukan pemrosesan dan/atau pengolahan data secara cermat. Sementara itu, yang dimaksud dengan Etika Kecerdasan Artifisial adalah landasan yang mengatur prinsip dan norma etis dalam penyelenggaraan pemrograman berbasis kecerdasan artifisial yang didasari dengan nilai inklusivitas, transparansi, kemanusiaan, dan keamanan dalam penyelenggaraan sumber daya data yang tersedia. Surat Edaran itu juga menjelaskan tanggung jawab penggunaan kecerdasan artifisial yang salah satunya memastikan kecerdasan artifisial tidak diselenggarakan sebagai penentu kebijakan dan/atau pengambil keputusan yang menyangkut kemanusiaan. Rupanya dari sini dapat disimpulkan bahwa penggunaan kecerdasan artifisial di Indonesia saat ini belum bisa digunakan untuk menggantikan putusan hakim. Upaya maksimal yang paling mungkin untuk diterapkan adalah menggunakan kecerdasan artifisial untuk memberikan rekomendasi kepada hakim sebelum memutus suatu perkara.
Sebagai hakim, penulis menilai perlu ada inovasi bagaimana menggunakan kecerdasan artifisial dalam mengurangi disparitas putusan oleh hakim. Perlu juga ada keseimbangan pendekatan antara pendekatan teknologi dengan pendekatan humanis. Pendekatan teknologi digunakan untuk mengurangi error sedangkan pendekatan humanis digunakan agar setiap putusan yang diberikan masih memanusiakan manusia.
*)Catur Alfath Satriya, Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal.
Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline. |
