Quo Vadis Rekomendasi Majelis Disiplin Profesi
OPINI

Quo Vadis Rekomendasi Majelis Disiplin Profesi

Untuk menghindari kesalahan penafsiran substansi peraturan perundang-undangan dan untuk menghindari pelampauan kewenangan MDP terkait dengan rekomendasi dapat dilakukan melalui salah satu dari 2 hal berikut ini. Pertama, membuat peraturan turunan untuk menjelaskan pengaturan yang terdapat dalam Pasal 308 ayat (5) UU Kesehatan. Kedua, melakukan judicial review terhadap Pasal 308 ayat (5) UU Kesehatan.

•Bacaan 6 Menit
WA
Penulis Opini

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan membawa banyak perubahan, khususnya terhadap profesi dokter dan praktik kedokteran. Salah satu perubahan fundamental adalah diperkenalkanya Majelis Disiplin Profesi (MDP) dalam materi muatan UU Kesehatan. Pengaturannya terdapat dalam Bagian Kesebelas, Paragraf 1, Pasal 304-309 UU Kesehatan. Kemudian, MDP diatur secara lebih lanjut dalam Bagian Kedelapan Paragraf 1 Pasal 712-720 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penegakan Disiplin Profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/775/2025 tentang Uraian Jenis Pelanggaran Disiplin Profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.

Hukumonline
Hukumonline

Pada dasarnya, MDP dibentuk untuk menegakkan disiplin profesi bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan. MDP dibentuk dalam rangka penegakan disiplin profesi untuk mendukung tugas dan fungsi Konsil Kesehatan Indonesia/KKI (Pasal 1 ayat (1) Permenkes 3/2025). Ruang lingkup pelanggaran disiplin meliputi: a. melakukan praktik tidak kompeten; b. tidak merujuk pasien kepada tenaga medis atau tenaga kesehatan yang kompeten; c. merujuk pasien kepada tenaga medis atau tenaga kesehatan yang tidak kompeten; d. mengabaikan tanggung jawab profesi; e. menghentikan kehamilan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. penyalahgunaan kewenangan profesi; g. penyalahgunaan alkohol, obat-obat terlarang, dan zat berbahaya; h. penipuan/tidak memberikan penjelasan yang jujur, etis, dan memadai; i. membuka rahasia kesehatan pasien; j. melakukan perbuatan tidak patut/tidak pantas/seksual; k. menolak atau menghentikan tindakan tanpa alasan; l. pemeriksaan atau pengobatan berlebihan; m. meresepkan atau memberikan obat golongan yang tidak ditujukan untuk perawatan; n. tidak membuat atau tidak menyimpan rekam medis; o. membuat keterangan medis yang tidak didasarkan pada hasil pemeriksaan; p. turut serta melakukan penyiksaan atau perbuatan kejam; dan/atau q. mengiklankan diri dan melakukan perang tarif (Pasal 4 ayat (1) Permenkes 3/2025). Ruang lingkup pelanggaran disiplin tersebut tidak berlaku mutlak karena Menteri Kesehatan dapat menetapkan jenis Pelanggaran Disiplin Profesi lainnya (Pasal 4 ayat (2) Permenkes 3/2025). Ruang lingkup pelanggaran disiplin dijelaskan lebih lanjut dan terperinci dalam Kepmenkes Nomor HK.01.07/MENKES/775/2025.

Dokter adalah profesi yang mulia. Implikasinya dalam mengemban profesinya, dokter tidak dapat melepaskan diri dari etika kedokteran, disiplin kedokteran dan hukum yang bertujuan untuk menjaga marwah profesi dokter. Etika kedokteran, disiplin kedokteran, dan hukum saling berhubungan serta melengkapi dalam praktik kedokteran. Namun demikian, ada hal yang perlu ditegaskan meskipun etika kedokteran, disiplin kedokteran, dan hukum saling berkaitan, tetapi ketiganya mempunyai bentuk tersendiri dan tidak melebur menjadi satu, sehingga masing-masing kehilangan makna serta eksistensinya.

Benang merahnya adalah demikian untuk etika kedokteran: Pelanggaran etika kedokteran belum tentu merupakan pelanggaran disiplin kedokteran dan/atau pelanggaran hukum karena ada yang merupakan pelanggaran etika kedokteran murni; Pelanggaran etika kedokteran ada yang sekaligus juga merupakan pelanggaran disiplin kedokteran; Pelanggaran etika kedokteran ada yang sekaligus juga merupakan pelanggaran disiplin kedokteran dan pelanggaran hukum. Sedangkan, untuk disiplin kedokteran, benang merahnya sebagai berikut: Pelanggaran disiplin kedokteran juga merupakan pelanggaran etika kedokteran; Pelanggaran disiplin kedokteran belum tentu merupakan pelanggaran hukum; Pelanggaran disiplin kedokteran ada yang sekaligus juga merupakan pelanggaran etika kedokteran dan pelanggaran hukum. Terakhir, untuk hukum, benang merahnya sebagai berikut: Pelanggaran hukum sekaligus juga merupakan pelanggaran etika kedokteran dan disiplin kedokteran. Apabila digambarkan dalam sebuah lingkaran, etika kedokteran merupakan lingkaran yang paling besar atau luas, di dalamnya ada lingkaran lebih kecil yang merupakan disiplin kedokteran, dan di dalam lingkaran disiplin kedokteran terdapat lingkaran yang lebih kecil lagi yaitu hukum. Artinya, hukum hanyalah merupakan bagian yang paling kecil dalam praktik kedokteran, tetapi sifatnya adalah kompleks karena terkait dengan etika kedokteran dan disiplin kedokteran. Hukum dalam hal ini harus dimaknai sebagai hukum yang bersifat khusus (yaitu hukum kedokteran), dan bukan hukum yang bersifat umum.

Ditinjau dari kewenangannya, MDP berwenang memberikan sanksi disiplin dalam putusannya dan rekomendasi terhadap sanksi pidana maupun perdata (Pasal 306 jo. 308 UU Kesehatan). Sanksi disiplin berupa: peringatan tertulis; kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di penyelenggara pendidikan bidang Kesehatan atau Rumah Sakit pendidikan terdekat yang memiliki kompetensi melakukan pelatihan tersebut; penonaktifan STR untuk sementara waktu; dan/atau rekomendasi pencabutan SIP (Pasal 306 ayat (1) UU Kesehatan). Jadi, kewenangan MDP lebih besar apabila dibandingkan dengan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) karena MDP berwenang memberikan rekomendasi terkait sanksi pidana maupun pertanggungjawaban perdata. Terkait dengan sanksi pidana, rekomendasi MDP berupa rekomendasi dapat atau tidak dapat dilakukan penyidikan karena pelaksanaan praktik keprofesian yang dilakukan oleh Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan sesuai atau tidak sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional (Pasal 308 ayat (5) UU Kesehatan).

Rekomendasi ini diatur lebih lanjut dalam Permenkes 3/2025. Tenaga medis atau tenaga kesehatan yang diduga melakukan perbuatan yang melanggar hukum dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan yang dapat dikenai sanksi pidana, terlebih dahulu harus dimintakan Rekomendasi MDP (Pasal 29 ayat (1) Permenkes 3/2025). Rekomendasi MDP terkait dengan pidana diberikan setelah Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia mengajukan permohonan secara tertulis (Pasal 29 ayat (3) Permenkes 3/2025). Rekomendasi MDP terkait dengan pidana berupa rekomendasi dapat atau tidak dapat dilakukan penyidikan karena pelaksanaan praktik keprofesian yang dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan sesuai atau tidak sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional (Pasal 29 ayat (5) Permenkes 3/2025).

Menurut penulis, Pasal 308 ayat (5) UU Kesehatan tersebut harus dibaca dan dimaknai dengan hati-hati karena seolah-olah MDP melaksanakan fungsi penyelidikan yang selama ini dilakukan oleh aparat penegak hukum. Sebab, salah satu inti dari rekomendasinya adalah “dapat atau tidak dapat dilakukan penyidikan.” Dalam implementasinya, apabila tidak hati-hati, berpotensi menimbulkan perluasan kewenangan MDP yaitu tidak hanya disiplin, tetapi juga hukum. Dalam praktik kedokteran, hal ini dapat terjadi apabila MDP gagal menarik benang merah dari pelanggaran etika kedokteran, pelanggaran disiplin kedokteran, dan pelanggaran hukum. Hal ini dapat menimbulkan pelampauan kewenangan, pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dan dampaknya tidak dapat mewujudkan tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. 

praktik kedokteranuu kesehatandokterpasien
Wahyu Andrianto

Dosen dan Peneliti

Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info