Novian tidak menampik masih banyak pekerjaan rumah bagi bangsa ini. Kerangka hukum anti pencucian uang harus terus berkembang seiring dengan dinamika zaman dan kebutuhan yang ada. Termasuk maraknya transaksi digital dan kripto saat ini, yang tentu membutuhkan antisipasi dan kesiapan tersendiri.
Namun, pembaruan regulasi tidak selalu harus melalui perubahan undang-undang. Penguatan bisa dilakukan melalui peraturan internal dan koordinasi antar lembaga. Di PPATK, dinamika peraturan internal adalah hal yang biasa. Novian mendorong perbaikan regulasi di tingkat internal, khususnya dalam menganalisis dan menindak PT yang terlibat dalam tindak pidana pencucian uang.
Menempuh pendidikan doktor di bidang hukum pidana FHUI bukan perjalanan mudah bagi Novian. Ia sempat mengalami pasang surut. Bahkan pernah terpikir untuk menyerah di tengah jalan. Namun, semangat dari keluarga, orang tua, dukungan teman-teman, dan tekad pribadi membantunya bertahan.
"UI itu punya standar tinggi. Mereka enggak mau forum akademis dibuat main-main dan mudah. Tapi saya justru menikmati proses itu. Bagi saya, itu bukan sesuatu yang menakutkan. Sekarang saya bangga dengan hasil akhir yang memuaskan" tuturnya.
Setelah meraih gelar doktor, Novian mengaku tertarik untuk terjun ke dunia akademik. Baginya, ada semacam panggilan untuk membagikan pengetahuan kepada generasi muda. Ia berencana memperluas kajian tersebut dengan latar belakang yang dikaitkan dengan pencucian uang.
Promotor disertasi, Prof Topo Santoso menyebut Novian adalah doktor hukum pertama di Indonesia yang secara khusus mengangkat tema disertasi PT sebagai pelaku pencucian uang. Dengan demikian, Novian tercatat sebagai doktor ke-332 yang dihasilkan oleh FHUI dan doktor ke-9 yang diluluskan sepanjang tahun 2025 di FHUI.
