Rampung sudah pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang dilakukan DPR dan pemerintah. Seluruh fraksi partai di Komisi III DPR sepakat memboyong RUU KUHAP dalam rapat paripurna terdekat.
Ketua Komisi III, Habiburokhman mengatakan RUU KUHAP memastikan setiap individu yang terlibat dalam proses hukum pidana seperti tersangka dan korban mendapat perlakuan yang adil dan setara. Dia menjelaskan RUU KUHAP mencermati perkembangan hukum nasional dan internasional.
Mengusung nilai-nilai yang tercantum dalam UU No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) seperti restoratif, rehabilitatif, dan restitusi. Pembagian peran secara proporsional penyidik, penuntut umum, hakim, advokat dan pemasyarakatan agar profesional.
“Penguatan hak-hak tersangka, terpidana, korban, sanksi, bantuan hukum, pendampingan advokat, perlindungan dari ancaman intimidasi. Penguatan peran advokat mencakup pendampingan advokat kepada tersangka dan terdakwa di setiap tahap pemeriksaan,” ujarnya dalam rapat kerja pengambilan keputusan tingkat I RUU KUHAP, Kamis (13/11/2025).
Baca juga:
- Guru Besar Unlam Usul RUU KUHAP Atur Perlindungan Bagi Aparat dan Korban
- RUU KUHAP Perkuat Peran Advokat, Cegah Kesewenang-Wenangan Aparat
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra, Bimantoro Wiyono, menjabarkan 14 substansi pokok RUU KUHAP. Pertama, penyesuaian hukum pidana sesuai hukum nasional dan internasional. Mencermati berbagai konvensi seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), konvensi anti korupsi (UNCAC) dan lainnya.
Kedua, penyesuaian KUHAP dengan KUHP Nasional, mengedepankan orientasi rehabilitatif, restitutif untuk mewujudkan keadilan substantif. Ketiga, penegasan prinsip diferensiasi fungsional, pembagian peran proporsional penyidik, penuntut umum, hakim, dan pemasyarakatan. Keempat, perbaikan kewenangan penyelidik, penyidik, penuntut umum, dan koordinasi antar lembaga.
