Di antara sekian banyak godaan yang mengiringi tampuk kekuasaan negara, salah satunya adalah ketika penilaian pribadi pemimpin mengenai apa yang terbaik bagi negara menjelma menjadi keyakinan yang kemudian diperlakukan sebagai klaim kebenaran. Alih-alih diuji dan diperbincangkan dulu, keyakinan itu langsung diterjemahkan menjadi kebijakan. Artinya, keyakinan itu tidak lagi diperlakukan sebagai pandangan yang dapat diuji, melainkan sebagai kebenaran yang harus diterima dan dilaksanakan.

Memang, keyakinan sangat diperlukan. Tanpa keyakinan, seorang pemimpin akan mudah diliputi keraguan. Namun, ada garis tipis yang acap kali luput disadari: ketika keyakinan tidak lagi ditempatkan sebagai pandangan yang terbuka untuk diuji, tetapi diterima sebagai kebenaran yang tak lagi memerlukan pembuktian. Terlebih, apabila keyakinan itu lahir bukan dari riset, kajian, atau perencanaan matang, melainkan —konon—berasal dari ‘wangsit’.
Bukan dalam pengertian mistik. Wangsit adalah metafora tentang keyakinan bahwa intuisi pribadi lebih dapat dipercaya ketimbang pertimbangan bersama, sehingga suara yang berbeda dipandang tidak perlu didengar. Maka, kekuasaan berhenti menjadi ruang dialog. Kekuasaan berubah menjadi ruang gema yang hanya memantulkan suara pemimpinnya sendiri.
Barangkali karena itulah, tragedi kekuasaan seringkali tidak bermula dari kehendak untuk berbuat buruk, melainkan diawali dari hilangnya epistemic humility—yaitu kesadaran akan keterbatasan pengetahuan diri sendiri dan keterbukaan terhadap kemungkinan bahwa orang lain memiliki alasan yang lebih baik. Demokrasi membutuhkan pemimpin yang tidak hanya berani mengambil keputusan, tetapi juga cukup rendah hati untuk melihat persoalan dari sudut pandang orang lain serta menerima kemungkinan bahwa dirinya sendiri dapat keliru.
Dari Nalar ke Wangsit
William Shakespeare menangkap gejala itu dengan sangat tajam dalam naskah drama King Lear. Drama ini dipentaskan pertama kali pada 1606. Lear bukan penguasa yang kekurangan kewibawaan. Kekuasaannya begitu besar sehingga terbiasa mendengar apa yang ingin didengarnya. Ketika Cordelia menolak menukar kejujuran dengan sanjungan, sang raja menganggapnya sebagai pembangkangan. Lear mengukur kesetiaan dari indahnya pujian, bukan dari ketulusan kebenaran. Tragedi tidak bermula ketika kekuasaan melemah, melainkan ketika kekuasaan membuat pemimpin kehilangan kesediaan untuk mendengar.
George Orwell melanjutkan pelajaran yang sama dalam novel Animal Farm (1945). Revolusi dimulai dengan janji tentang kesetaraan, tetapi perlahan berubah menjadi keyakinan bahwa hanya segelintir orang yang memahami kepentingan bersama. Musyawarah digantikan propaganda, persetujuan bergeser menjadi kepatuhan, dan kritik diperlakukan sebagai ancaman terhadap revolusi. Legitimasi tidak lagi dicari melalui nalar. Rakyat tidak lagi diyakinkan melalui alasan, melainkan diminta percaya bahwa pemimpin selalu mengetahui apa yang terbaik.
Dua kisah itu berbicara tentang kecenderungan manusiawi: semakin besar kekuasaan, semakin besar godaan untuk menganggap diri tidak mungkin keliru. Kesalahan tidak lagi tampak sebagai sesuatu yang harus dihindari, melainkan sebagai sesuatu yang selalu dapat dibenarkan.
Pemikiran Hannah Arendt membantu menjelaskan mengapa gejala itu dapat terjadi. Bertolak dari pemikirannya, salah satu akar malapetaka politik dapat muncul ketika manusia berhenti berpikir secara reflektif. Dalam The Life of the Mind (1977-1978), Arendt menggambarkan berpikir sebagai dialog sunyi dengan diri sendiri. Melalui dialog itulah seseorang menguji alasan, menimbang konsekuensi, dan mempertanyakan kembali keyakinannya sendiri.
Masalah muncul ketika dialog itu berhenti. Keputusan tidak lagi diuji, melainkan dibenarkan. Keraguan dipandang sebagai kelemahan, sementara kepastian dianggap sebagai tanda kepemimpinan. Seorang pemimpin yang tidak lagi mempertanyakan keputusannya perlahan akan menganggap setiap keputusan sebagai kebenaran. Sejak saat itulah wangsit mulai menggantikan nalar.
Itulah ironi terbesar kekuasaan. Semakin tinggi seseorang berada di puncak kekuasaan, semakin jauh jaraknya dari kenyataan yang seharusnya didengar. Yang terdengar bukan lagi suara kritis dan koreksi yang diperlukan, melainkan gema yang diciptakan oleh kekuasaan itu sendiri. Di tengah gema itulah wangsit bekerja: keyakinan bahwa penilaian sendiri telah cukup menjadi dasar kebenaran dan tidak lagi butuh pengujian.
Kembali kepada Nalar Konstitusi
Konstitusionalisme lahir bukan karena para pendiri negara percaya kepada kesempurnaan manusia, melainkan karena mereka memahami keterbatasannya. Hampir semua konstitusi modern dibangun di atas asumsi yang sama: tidak ada manusia yang kebal dari kekeliruan, apalagi mereka yang memegang kekuasaan tertinggi. Karena itu, konstitusi tidak pernah dirancang untuk melahirkan pemimpin yang sempurna. Konstitusi dirancang agar ketika pemimpin keliru, negara tidak ikut terseret ke dalam kekeliruan yang sama.
James Madison merumuskan dengan elegan dalam The Federalist No. 51. "If men were angels, no government would be necessary." Madison mengingatkan bahwa pemerintahan diperlukan justru karena manusia bukan malaikat. Kekuasaan tidak boleh dibiarkan berjalan hanya dengan mengandalkan kebajikan pemimpinnya. Dalam esai yang sama, Madison menambahkan bahwa pemerintah harus diberi kemampuan untuk mengatur rakyat, tetapi pada saat yang sama harus dipaksa mengendalikan dirinya sendiri. Di situlah lahir gagasan tentang checks and balances yang kemudian menjadi salah satu pilar negara konstitusional.
Prinsip itu juga menjadi arah perubahan UUD 1945 setelah Reformasi. Pengalaman panjang hidup di bawah kekuasaan yang sangat terpusat menyadarkan bangsa ini bahwa demokrasi tidak cukup hanya dengan memilih pemimpin. Demokrasi juga memerlukan mekanisme untuk mengoreksi pemimpin. Karena itulah masa jabatan presiden dibatasi, kewenangan antarlembaga negara didistribusikan secara lebih seimbang, Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai penjaga konstitusi, dan jaminan hak asasi manusia dipertegas dalam pasal-pasal UUD 1945. Perubahan-perubahan itu bukan semata lahir dari prasangka bahwa setiap pemimpin akan menyalahgunakan kekuasaan, melainkan dari kesadaran bahwa setiap manusia, sebaik apapun niatnya, tetap dapat keliru.
Di sinilah letak perbedaan antara negara konstitusional dan republik wangsit. Dalam negara konstitusional, kebijakan memperoleh legitimasi karena dapat dipertanggungjawabkan melalui hukum, nalar, dan mekanisme konstitusi. Sebaliknya, di republik wangsit, kebijakan negara memperoleh kewibawaan karena berasal dari pemimpin yang diyakini selalu mengetahui apa yang terbaik.
Pergeseran itu mengingatkan pada ungkapan yang sejak lama dilekatkan kepada Raja Louis XIV, L'État, c'est moi—"Negara adalah saya." Terlepas dari perdebatan mengenai keaslian kutipan, ungkapan itu telah menjadi simbol ketika kehendak penguasa diperlakukan seolah identik dengan kehendak negara. Dalam negara konstitusional, identifikasi semacam itu justru harus dicegah. Sebab, ketika keyakinan kepada figur mulai menggeser kepercayaan kepada konstitusi, yang sedang merapuh bukan konstitusi atau institusi negara, melainkan etos dan komitmen konstitusional yang menopangnya.
Sayangnya, dalam praktik demokrasi, godaan untuk mempercayai sosok seringkali lebih besar daripada kesediaan memperkuat sistem. Ketika keadaan memburuk, masyarakat cenderung mencari figur penyelamat. Sebaliknya, ketika keadaan membaik, keberhasilan lebih mudah dilekatkan pada kecemerlangan pemimpin daripada pada bekerjanya institusi. Perlahan tumbuh keyakinan bahwa nasib bangsa lebih ditentukan oleh siapa yang memimpin daripada oleh bagaimana negara diatur.
Padahal, sejarah memperlihatkan pelajaran yang berbeda. Demokrasi yang mapan bertahan bukan karena selalu melahirkan pemimpin-pemimpin luar biasa, melainkan karena membangun institusi yang membuat negara tetap berjalan, siapapun yang memegang kekuasaan. Di situlah makna terdalam konstitusi: bukan sekadar mengatur hubungan antarlembaga negara, melainkan memastikan kekuasaan tetap berada dalam batas-batasnya.
Konstitusi dibangun bukan di atas harapan akan hadirnya pemimpin yang sempurna, melainkan di atas kesadaran bahwa setiap manusia dapat keliru. Karena itu, ancaman terbesar bagi demokrasi bukanlah lahirnya pemimpin yang kuat, melainkan menguatnya keyakinan bahwa seorang pemimpin tidak mungkin salah—terlebih ketika keyakinan itu diterima tanpa lagi dipertanyakan.
Di situlah konstitusionalisme menemukan makna terdalamnya. Konstitusi, sekali lagi, dirancang agar negara tetap berada di jalan yang benar, bahkan ketika pemimpinnya keliru. Karena itu, nalar konstitusi harus tetap menjadi penuntun dalam setiap penyelenggaraan kekuasaan.
Republik ini kehilangan watak konstitusionalnya ketika ‘wangsit’ menggantikan nalar sebagai dasar penyelenggaraan kekuasaan. Konstitusi mungkin tetap ada, lembaga-lembaga negara mungkin tetap berdiri dan bekerja, tetapi ruh yang menghidupinya telah memudar. Bersamaan dengan itu, rakyat kehilangan perlindungan konstitusional paling mendasar yaitu kepastian bahwa kekuasaan dijalankan berdasarkan Undang-Undang Dasar, bukan menurut penilaian pribadi penguasanya. Itulah janji sekaligus raison d'être negara konstitusional.
*) Dr. Fajar Laksono Suroso, S.H., M.H., Pengajar Fakultas Hukum Universitas Jember
Artikel Opini ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan/sikap Redaksi Hukumonline
















