Ketiga, komisi yang bertugas melakukan publikasi dan informasi. Di antara programnya adalah memmbuat website atau menerbitkan jurnal ilmiah. “Kita akan buat jurnal dengan konten dua bahasa. Ada bahasa Innggris dan Indonesia,” ujar Susi.
Susi pun mengaku sudah menyiapkan nama untuk jurnal ini, yakni Indonesian Comparative Law Review atau Jurnal Perbandingan Hukum Indonesia. “Kita akan usahakan bisa terbit secara cetak dan online,” ujarnya.
Legislasi dan Reformasi Hukum
Topo menjelaskan pembentukan asosiasi ini awalnya memang hanya untuk sharing secara akademik seputar perbandingan hukum. Selain itu, lanjutnya, asosiasi ini untuk menampung para ahli perbandingan hukum yang ada di Indonesia. “Kita punya banyak sekali ahli yang bergelar MCL (Master of Comparative Law,-red),” ujarnya.
Apalagi di beberapa negara, jelas Topo, asosasi perbandingan hukum ini sudah ada sejak lama. Misalnya, asosiasi perbandingan hukum di Amerika Serikat yang telah berdiri sejak 1950-an. “Di berbagai negara lain juga. Jurnal mengenai comparative law juga sudah ada. Kita belum ada,” ujarnya.
Setelah para pakar atau ahli itu ditampung dalam sebuah asosiasi, maka ada tujuan besar yang ingin dihasilkan. Yakni, agar asosiasi ini juga ikut berperan dalam proses legislasi dan pembaharuan hukum di Indonesia. “Banyak sekali manfaat perbandingan hukum ini, apa yang bisa diterapkan di Indonesia,” jelasnya.
“Nanti pada akhirnya bermanfaat bagi pemerintah dan pembuat kebijakan, baik untuk legislasi maupun law reform,” tambah Topo.
Beberapa fakultas hukum yang terlibat dalam pembentukan asosiasi ini, di antaranya, adalah Universitas Indonesia (UI), Universitas Padjajaran (Unpad), Universitas Hasanuddin (Unhas), Universitas Brawijaya, Universitas Mataram, Universitas Jambi, Universitas Soedirman, Universitas Airlangga, Universitas Sumatera Utara, Universitas Trisakti, Universitas Pelita Harapan dan sebagainya.
Topo berharap ke depan ada banyak lagi perwakilan universitas yang bergabung dalam asosiasi ini.