Rumusan Pancasila Soekarno, Soepomo, dan Moh Yamin
Terbaru

Rumusan Pancasila Soekarno, Soepomo, dan Moh Yamin

Dalam proses perumusan dasar negara, terjadi perbedaan konsep. Berikut rumusan Pancasila menurut Soekarno, Soepomo, dan Moh Yamin.

Tim Hukumonline
Bacaan 4 Menit
Ilustrasi sejarah rumusan Pancasila. Foto: pexels.com
Ilustrasi sejarah rumusan Pancasila. Foto: pexels.com

Mengapa tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila? Pada tanggal 1 Juni 1945, dalam sidang BPUPKI, Soekarno memprakarsai istilah Pancasila sebagai nama atas lima prinsip dasar negara.

Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sansekerta dan merupakan gabungan dari dua kata yakni panca yang artinya ‘lima’ dan sila yang artinya ‘dasar”. Namun, yang perlu diketahui, sebelum sampai pada kesepakatan Pancasila, ada tiga rumusan dasar negara yang dikemukakan oleh para tokoh nasional. Berikut ulasannya.

Baca Juga:

Rumusan Dasar Negara Moh. Yamin

Mr. Muhammad Yamin atau yang dikenal dengan Moh. Yamin merupakan salah satu tokoh nasional yang memberi gagasan dalam pembentukan dasar negara. Moh. Yamin menjadi tokoh pertama yang mengawali sesi paparan tentang dasar negara Indonesia merdeka pada 29 Mei 1945, dalam sidang BPUPKI yang pertama.

Direktorat Sejarah Kemendikbud dalam Kisah Pancasila menerangkan bahwa Moh. Yamin membuka paparannya dengan kisah sejarah kuno Nusantara, uraian sejumlah teori politik, dan ditutup dengan sajak enam bait yang berjudul Republik Indonesia.

Terkait konsep dasar negara, Moh. Yamin merumuskan lima sila yang tidak diberi julukan atau nama. Adapun 5 rumusan dasar negara menurut Moh Yamin adalah:

  1. Peri Kebangsaan;
  2. Peri Kemanusiaan;
  3. Peri Ketuhanan;
  4. Peri Kerakyatan; dan
  5. Kesejahteraan Rakyat.

Lebih lanjut, secara singkat tafsir rumusan dasar negara Moh. Yamin adalah sebagai berikut.

  • Peri Kebangsaan adalah gagasan bahwa Indonesia selayaknya didirikan atas dasar sifat bangsa (menurut adat istiadat), tidak mencontek dari luar negeri.
  • Peri Kemanusiaan adalah pengakuan hukum sedunia atas bangsa Indonesia sebagai bangsa yang setara dengan bangsa lainnya.
  • Peri Ketuhanan adalah kondisi di mana bangsa Indonesia adalah bangsa yang beradab luhur dan peradabannya melibatkan Tuhan YME; atau bangsa yang hendaknya berketuhanan.
  • Peri Kerakyatan adalah dasar musyawarah atau semua yang menyangkut kehidupan negara selayaknya dimusyawarahkan; negara harus disusun atas demokrasi sehingga tidak boleh dipimpin seorang pemimpin saja, namun juga melibatkan dialog dengan masyarakat luas.
  • Kesejahteraan Rakyat sama halnya dengan keadilan sosial atau Indonesia yang merdeka nantinya akan menjadi suatu “Negara Kesejahteraan Baru”.

Rumusan Dasar Negara Soepomo

Pada hari ketiga sidang pertama BPUPKI, tepatnya pada 31 Mei 1945, Soepomo menyampaikan pandangannya tentang dasar negara dan menegaskan bahwa Indonesia yang merdeka hendaknya disusun atas sifat khas bangsanya sendiri.

Kemudian, Soepomo menekankan bahwa hendaknya bangsa Indonesia tidak mengikuti kebudayaan Barat yang berpegangan pada individualisme. Menurutnya, individualisme akan menyebabkan orang sebangsa bersaing keras dan saling menjatuhkan.

Konsep orang Timur dinilai Soepomo sebagai konsep yang pas untuk bangsa Indonesia. Pasalnya, asas perorangan tidaklah dikenal dan semua orang dianggap sebagai keluarga. Oleh karena itu, Indonesia merdeka harus diselenggarakan dengan dasar kekeluargaan dan gotong royong, serta disusun atas cita-cita persatuan antara rakyat dan pemimpinnya.

Terkait konsep dasar negara, Soepomo merumuskan lima sila yang tidak diberi julukan atau nama. Adapun 5 rumusan dasar negara menurut Soepomo adalah:

  1. Persatuan;
  2. Kekeluargaan;
  3. Keseimbangan Lahir dan Batin;
  4. Musyawarah; dan
  5. Keadilan Rakyat.

Rumusan Dasar Negara Ir. Soekarno

Pada Sidang BPUPKI 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pandangannya tentang dasar negara. Soekarno menerangkan bahwa bangsa Indonesia membutuhkan dasar negara yang dapat segera diterapkan untuk membangun Indonesia merdeka.

Sehubungan dengan ini, Soekarno menyebutkan 5 sila dasar negara yang dinamai Pancasila. Sebutan Pancasila ini berasal dari bahasa Sansekerta dan merupakan gabungan dari dua kata yakni panca yang artinya ‘lima’ dan sila yang artinya ‘dasar”. Adapun 5 rumusan dasar negara Ir. Soekarno adalah:

  1. Kebangsaan Indonesia;
  2. Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan;
  3. Mufakat atau Demokrasi;
  4. Kesejahteraan Sosial; dan
  5. Ketuhanan Yang Maha Esa.

Lebih lanjut, secara singkat tafsir rumusan dasar negara Soekarno tersebut adalah sebagai berikut.

  • Kebangsaan Indonesia adalah persatuan semua etnis di Indonesia; yang tidak ditentukan atas dasar etnis maupun agama, melainkan perasaan senasib sepenanggungan di bawah penjajahan dan solidaritas bersama untuk lahir sebagai bangsa merdeka.
  • Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan adalah solidaritas antarbangsa; rasa kebangsaan yang diwarnai oleh kemanusiaan, perasaan senasib sepenanggungan dengan sesama manusia dari berbagai bangsa.
  • Mufakat atau Demokrasi adalah konsep di mana Indonesia merdeka tidak didirikan atas dasar penguasaan seseorang atau golongan tertentu, melainkan atas kedaulatan seluruh rakyat Indonesia.
  • Kesejahteraan Sosial adalah keterlibatan yang setara antara seluruh rakyat Indonesia dalam perekonomian dengan tujuan mewujudkan keadilan sosial.
  • Ketuhanan YME adalah asas yang dimaksudkan agar bangsa dapat saling menghormati antar-pemeluk agama.

Setelah konsep Pancasila sebagai dasar negara dikemukakan, Soekarno, kemudian menerangkan bahwa apabila Pancasila sebagai dasar negara tidak disetujui semuanya, sila tersebut dapat dipersingkat menjadi Trisila (sosio nasionalisme, sosio demokrasi, dan Ketuhanan). Lalu, apabila Trisila juga tidak disetujui, rumusan dasar negara dapat dipersingkat lagi menjadi Ekasila yakni gotong-royong.

Follow Official Whatsapp Channel Hukumonline untuk mendapatkan update terkini seputar dunia hukum Indonesia sekarang juga! Klik link berikut untuk bergabung!

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info