Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXIV/2026 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat perlu dibaca sebagai momentum penting untuk menata kembali arah profesi advokat di Indonesia. Putusan ini bukan sekadar koreksi terhadap norma, melainkan pengingat dari Mahkamah Konstitusi jika profesi advokat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem peradilan dan negara hukum.
Selama lebih dari dua dekade, UU Advokat telah menjadi dasar hukum utama bagi keberadaan advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan sejajar dengan penegak hukum lain. Namun, perkembangan praktik hukum, perubahan kebutuhan masyarakat, dinamika organisasi advokat, serta meningkatnya kompleksitas layanan hukum menunjukkan bahwa UU Advokat sudah tidak lagi memadai untuk menjawab seluruh persoalan yang muncul hari ini.
Karena itu, dorongan Mahkamah Konstitusi agar Presiden dan DPR segera memperbarui UU Advokat patut disambut dengan kelegaan. Pembaruan ini bukan hanya untuk kepentingan advokat. Pembaruan ini juga penting bagi masyarakat pencari keadilan, aparat penegak hukum, dunia usaha, lembaga peradilan, dan seluruh ekosistem hukum di Indonesia.
Salah satu pesan penting dari putusan Mahkamah Konstitusi adalah perlunya penataan ulang hubungan antara organisasi advokat dan fungsi regulasi profesi. Selama ini, organisasi advokat tidak hanya berperan sebagai wadah profesi, tetapi juga menjalankan fungsi yang sangat menentukan, mulai dari pendidikan profesi, ujian, pengangkatan, pengawasan, hingga penegakan kode etik.
Model seperti ini menimbulkan pertanyaan mendasar. Apakah organisasi yang berfungsi sebagai representasi anggota juga tepat untuk sekaligus menjadi regulator profesi? Apakah fungsi advokasi anggota dapat berjalan seimbang ketika pada saat yang sama organisasi tersebut juga harus menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan disiplin terhadap anggotanya sendiri?
Dalam negara hukum yang sehat, profesi advokat memang harus bebas dan mandiri. Namun, kebebasan dan kemandirian itu tidak boleh dimaknai sebagai ketiadaan standar, ketiadaan akuntabilitas, atau ketiadaan mekanisme pengawasan yang dapat dipercaya publik. Justru karena advokat menjalankan fungsi yang sangat penting dalam proses penegakan hukum, maka kualitas, integritas, dan akuntabilitas profesi advokat harus dijamin melalui desain kelembagaan yang lebih baik.
RUU Advokat yang baru seharusnya tidak boleh menjadi proyek tambal sulam. Ia harus menjadi agenda pembaruan menyeluruh. Pembaruan tersebut setidaknya perlu diarahkan pada tiga hal utama.
