Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Hukum Adat (MHA) berulang kali masuk program legislasi nasional (Prolegnas). RUU ini masuk daftar Prolegnas Prioritas 2025. Masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Kawal RUU MHA mendesak DPR dan pemerintah segera menggulirkan pembahasan RUU MHA.
Perwakilan koalisi dari Perkumpulan Huma Indonesia, Erwin Dwi mengatakan RUU MHA merupakan mandat konstitusi yang sampai saat ini belum dijalankan pemerintah. Setidaknya ada 2 Pasal dalam UUD 1945 yang memerintahkan pengaturan lebih lanjut terhadap MHA.
Pertama, Pasal 18B ayat (2) yang menyatakan negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam UU.
Kedua, Pasal 28I ayat (3) menyebut identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Erwin mengatakan koalisi berharap frasa ‘masyarakat hukum adat’ dan ‘hak masyarakat tradisional’ dalam kedua Pasal itu harus diselaraskan. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.35/PUU-X/2012 menyatakan tidak ada perbedaan mengenai ‘hak asal-usul’ dengan ‘hak masyarkat tradisional’ sebagaimana diatur UUD 1945 baik sebelum dan setelah amandemen.
Baca juga:
- Rawan Kriminalisasi, DPR dan DPD Diminta Proses RUU Masyarakat Hukum Adat jadi UU
- IOJI Dorong Pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat
- Pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat untuk Mengakhiri Diskriminasi
RUU MHA perlu memuat hak Asal Usul dan/atau hak Tradisional sebagai Hak Asasi Manusia (HAM). Turunan dari hak tersebut sedikitnya mencakup 12 hal. Pertama, hak untuk menentukan nasib sendiri dan batasan penerapannya. Kedua, hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam. Ketiga, hak untuk menjalankan pemerintahan. Keempat, hak untuk menjalankan hukum dan/atau peradilan adat.
Kelima, hak atas pembangunan. Keenam, hak atas spiritualitas dan kebudayaan. Ketujuh, hak atas lingkungan hidup. Kedelapan, hak atas pendidikan. Kesembilan, hak atas kesehatan. Kesepuluh, hak atas pengetahuan tradisional. Kesebelas, hak ulayat. Kedua belas, hak kolektif perempuan adat.
