(Baca Juga: JRKN Usulkan Pengguna Tidak Dipidan Dalam RUU Narkotika)
Selain mekanisme hukum acara itu, JRKN mengusulkan soal perubahan pengaturan tentang ketentuan pidana. Seperti merumuskan ulang gradasi tindak pidana. Kemudian mencantumkan unsur kesalahan ke dalam rumusan tindak pidana narkotika. Bagi Maidina, dalam UU 35/2009, unsur kesalahan tidak dimuat secara eksplisit yang berujung implementasinya tidak bisa digali mendalam oleh aparat penegak hukum di lapangan.
“Kita dihadapkan pada kasus-kasus orang tidak tahu dan tidak mengetahui menguasai narkotika, dan akhirnya berdampak pada hukumannya bisa sampai pidana mati,” ujarnya.
Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) itu lebih lanjut mengusulkan menghapus perbuatan penggunaan narkotika untuk diri sendiri, dan penguasaan/pemilikan/pembelian narkotika untuk konsumsi pribadi. Termasuk menghapus pidana minimum khusus dan pidana mati dari ketentuan pidana UU Narkotika. Begitu pula dengan ketentuan peralihan soal bagaimana respons negara terhadap warga binaan pemasyarakatan terhadap pengguna narkotika.
Soal ketentuan peralihan, menurutnya saat UU hasil revisi mulai berlaku, dalam kurun waktu 6 bulan, pemerintah harus membentuk tim penilai bagi terpidana kasus narkotika dalam pemasyarakatan agar diberlakukan ketentuan yang lebih ringan berdasarkan UU. Dalam penjelasannya, kata Maidina, ketentuan tersebut dimaksudkan memberi waktu bagi pemerintah melakukan penilaian terhadap terpidana yang menjalani hukuman. Penilaian ini menjadi dasar diberlakukannya ketentuan yang berubah dan lebih ringan bagi terpidana narkotika.
“Misalnya dalam hal terpidana dikenakan pasal penggunaan narkotika, maka serta merta dikeluarkan atau diberlakukan intervensi oleh panel asesmen kepada yang bersangkutan,” ujarnya.
Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Prof Edward Omar Sharif Hiariej berpandangan prinsipnya sependapat dengan masukan JRKN. Hanya saja, soal hukum acara perlu didiskusikan mendalam di internal pemerintah khususnya menyangkut under cover buying dan submission under supervision sebagai teknik penyidikan khusus. “Menjadi pertanyaan, apakah perlu izin dari PN? Menjadi soal bila tidak mendapat izin dari PN,” kata Prof Edward Omar Sharif Hiariej dalam kesempatan yang sama.
Wamenkumham Prof Edward Omar Sharif Hiariej.
Menurutnya, perlu adanya kontrol penggunaan dua metode penyidikan tersebut agar aparat penegak hukum di lapangan tidak bertindak semena-mena. Serta meminimalisir agar metode penyidikan tersebut tidak digunakan untuk memeras atau mengkriminalkan masyarakat oleh oknum aparat penegak hukum. “Saya berpendapat tetap ada quality control, tapi pemberitahuan,” ujarnya.
Dia sependapat dengan JRKN tentang metode penyidikan menjadi objek praperadilan. Sebab under cover buying dan submission under supervision dapat dinilai berada di luar due process of law. Namun perlu dipahami, narkotika masuk kategori extraordinary crime. “Yang pasti, untuk narkotika ini pemidanaan itu suatu hal penting, tapi bukan utama. Artinya pemidanaan ini ditunjukan bagi pengedar dan bandar,” katanya.