“Kita berharap RUU TNI dapat disetujui bersama dalam rapat paripurna DPR. Sehingga RUU TNI dapat disahkan dan ditetapkan menjadi UU,” ujarnya.
Politisi partai Gerindra itu menyebut TNI sebagai kekuatan utama dalam pertahanan negara yang bertugas mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Penguatan tugas dan fungsi TNI diperlukan guna menghadapi kompleksitas dan tantangan pertahanan negara.
Mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mencapai tujuan negara. Pembahasan RUU TNI antara pemerintah dan Komisi I DPR dalam pembicaraan tingkat I telah berjalan secara konstruktif untuk menghasilkan UU yang selaras Pancasila, UUD 1945 dan UU lainnya.
“Kami berharap RUU TNI ini dapat dibahas di pembicaraan tingkat II guna pengambilan keputusan,” imbuhnya.
Juru bicara Fraksi PDIP, Tubagus Hasanuddin berharap RUU TNI dapat membangun kerjasama yang solid antara TNI dan komponen bangsa lain. Dengan demikian dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan memperkuat kedudukan TNI dalam bertugas. RUU TNI dianggap memberikan kepastian hukum dalam penugasan prajurit di ranah sipil, sebagai landasan jelas bagi prajurit yang bekerja di luar sektor pertahanan.
“Batas usia pensiun dapat membantu keluarga prajurit TNI dan mengoptimalkan SDM yang dimiliki TNI. Fraksi PDIP DPR menyatakan menyetujui RUU TNI untuk dapat dibahas pada tingkat selanjutnya,” ucapnya.
Pendapat mini Fraksi Partai Golkar dibacakan, anggota Komisi I DPR, Gavriel Putranto Novanto. Intinya pandangan fraksi partai berlambang pohon beringin itu menegaskan revisi UU TNI sangat diperlukan karena akan meningkatkan profesionalisme dan memastikan supremasi sipil dalam berbangsa dan bernegara.
