Penolakan kalangan masyarakat sipil tak mengendurkan langkah DPR dan pemerintah melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan UU No.34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI). Sebaliknya, DPR-pemerintah tancap gas pembahasan dikebut dan hasilnya seluruh fraksi sepakat RUU TNI segera diboyong ke rapat paripurna.
Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU TNI sekaligus Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, menjelaskan dalam membahas RUU TNI pihaknya telah mengundang stakeholder. Menuntaskan rapat panja, dilanjutkan dengan rapat tim perumus dan tim sinkronisasi (timus/timsin).
Setelah mendengar pendapat dari seluruh fraksi, dan pemerintah Utut meminta persetujuan RUU TNI ini dilanjutkan pembahasannya dalam pembicaraan tingkat II pada rapat paripurna DPR RI.
“Saya mohon persetujuan apakah kita semua setuju untuk membawa RUU TNI ke perundangan tingkat 2? Setuju,” tanya politisi fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan itu disambut setuju seluruh peserta rapat kerja Komisi I DPR dengan pemerintah dalam rangka pembicaraan tingkat I revisi UU TNI, Selasa (19/3/2025).
Baca juga:
- Bahas Revisi UU TNI, Organisasi Masyarakat Sipil: Jangan Kembalikan Dwi Fungsi
- 3 Pakar Ini Beri Masukan untuk RUU TNI
Masing-masing perwakilan fraksi partai menandatangani berita acara persetujuan RUU TNI dibawa ke paripurna. Foto: RES
Mewakili pemerintah, Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, mencatat seluruh fraksi telah memberikan pendapatnya dan bersepakat melanjutkan pembahasan RUU TNI pada pembicaraan tingkat II untuk pengambilan keputusan.
