Selangkah Lagi RUU TNI Jadi UU
Utama

Selangkah Lagi RUU TNI Jadi UU

8 fraksi secara bulat sepakat memboyong RUU TNI dalam pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna DPR.

Ady Thea DA
Bacaan 4 Menit
Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas saat menandatangani berita acara persetujuan RUU TNI di tingkat I untuk dibawa ke rapat paripurna  did Gedung DPR, Selasa (18/3/2025). Foto: RES
Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas saat menandatangani berita acara persetujuan RUU TNI di tingkat I untuk dibawa ke rapat paripurna did Gedung DPR, Selasa (18/3/2025). Foto: RES

Penolakan kalangan masyarakat sipil tak mengendurkan langkah DPR dan pemerintah melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan UU No.34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI). Sebaliknya, DPR-pemerintah tancap gas pembahasan dikebut dan hasilnya seluruh fraksi sepakat RUU TNI segera diboyong ke rapat paripurna. 

Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU TNI sekaligus Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, menjelaskan dalam membahas RUU TNI pihaknya telah mengundang stakeholder. Menuntaskan rapat panja, dilanjutkan dengan rapat tim perumus dan tim sinkronisasi (timus/timsin). 

Setelah mendengar pendapat dari seluruh fraksi, dan pemerintah Utut meminta persetujuan RUU TNI ini dilanjutkan pembahasannya dalam pembicaraan tingkat II pada rapat paripurna DPR RI. 

“Saya mohon persetujuan apakah kita semua setuju untuk membawa RUU TNI ke perundangan tingkat 2? Setuju,” tanya politisi fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan itu disambut setuju seluruh peserta rapat kerja Komisi I DPR dengan pemerintah dalam rangka pembicaraan tingkat I revisi UU TNI, Selasa (19/3/2025).

Baca juga:

Hukumonline.com

Masing-masing perwakilan fraksi partai menandatangani berita acara persetujuan RUU TNI dibawa ke paripurna. Foto: RES

Mewakili pemerintah, Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, mencatat seluruh fraksi telah memberikan pendapatnya dan bersepakat melanjutkan pembahasan RUU TNI pada pembicaraan tingkat II untuk pengambilan keputusan. 

“Kita berharap RUU TNI dapat disetujui bersama dalam rapat paripurna DPR. Sehingga RUU TNI dapat disahkan dan ditetapkan menjadi UU,” ujarnya.

Politisi partai Gerindra itu menyebut TNI sebagai kekuatan utama dalam pertahanan negara yang bertugas mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Penguatan tugas dan fungsi TNI diperlukan guna menghadapi kompleksitas dan tantangan pertahanan negara. 

Mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mencapai tujuan negara. Pembahasan RUU TNI antara pemerintah dan Komisi I DPR dalam pembicaraan tingkat I telah berjalan secara konstruktif untuk menghasilkan UU yang selaras Pancasila, UUD 1945 dan UU lainnya. 

“Kami berharap RUU TNI ini dapat dibahas di pembicaraan tingkat II guna pengambilan keputusan,” imbuhnya.

Juru bicara Fraksi PDIP, Tubagus Hasanuddin berharap RUU TNI dapat membangun kerjasama yang solid antara TNI dan komponen bangsa lain. Dengan demikian dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan memperkuat kedudukan TNI dalam bertugas. RUU TNI dianggap memberikan kepastian hukum dalam penugasan prajurit di ranah sipil, sebagai landasan jelas bagi prajurit yang bekerja di luar sektor pertahanan.

“Batas usia pensiun dapat membantu keluarga prajurit TNI dan mengoptimalkan SDM yang dimiliki TNI. Fraksi PDIP DPR menyatakan menyetujui RUU TNI untuk dapat dibahas pada tingkat selanjutnya,” ucapnya.

Pendapat mini Fraksi Partai Golkar dibacakan, anggota Komisi I DPR, Gavriel Putranto Novanto. Intinya pandangan fraksi partai berlambang pohon beringin itu menegaskan revisi UU TNI sangat diperlukan karena akan meningkatkan profesionalisme dan memastikan supremasi sipil dalam berbangsa dan bernegara. 

Soal penempatan prajurit TNI aktif di kementerian dan lembaga negara, hanya untuk Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Kementerian Pertahanan termasuk Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue Nasional, Narkotika Nasional, Pengelolaan Perbatasan, Penanggulangan Bencana, Penanggulangan Terorisme, Keamanan Laut, Kejaksaan dan Mahkamah Agung. 

“Selain jabatan sipil pada berbagai kementerian itu prajurit TNI harus mundur atau pensiun dini dari dinas keprajuritan,” ujarnya.

Mengenai penambahan usia pensiun, Gavriel yang notabene putra mantan Ketua DPR, Setya Novanto itu mengatakan tujuannya untuk optimalisasi SDM dalam institusi TNI. Memberi jaminan kesejahteraan bagi prajurit TNI dan memberikan keadilan serta perlakuan yang sama bagi prajurit dan regenerasi TNI. 

“Berdasarkan poin di atas fraksi partai Golkar menyatakan menyetujui RUU TNI untuk selanjutnya disahkan menjadi UU dalam rapat paripurna,” usulnya.

Perwakilan dari Fraksi Partai Gerindra, Sabam Rajagukguk, mengatakan UU TNI sebagai landasan hukum utama pengelolaan pertahanan negara serta peran dan fungsi TNI dalam sistem pertahanan nasional. TNI dibangun berlandaskan prinsip profesional, mengacu nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, dan HAM dengan pengawasan DPR. 

Sabam menyebut RUU TNI menegaskan kedudukan TNI dalam menjalankan tugas sebagai alat pertahanan negara. Diharapkan peran dan fungsi TNI berjalan efektif berlandaskan profesionalisme, demokrasi dan supremasi sipil. Perlu penyesuaian tugas dan peran TNI sehingga TNI tak hanya berperan di bidang pertahanan fisik tapi menyesuaikan dinamika zaman dan kebutuhan negara.

Penempatan prajurit TNI pada kementerian dan lembaga, diakomodasi sejak UU TNI terbit 2004. Revisi UU TNI ini sebagai carry over menjamin keberlanjutan pembahasan RUU demi kepastian hukum. Kemudian penyesuaian usia pensiun dalam konteks modernisasi. Revisi ini mempertimbangkan aspek usia prajurit dengan keseimbagnan organisasi dan kepentingan individu prajruit.

Revisi dilakukan dengan kajian mendalam dan komprehensif agar batas usia pensiun berkeadilan, tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Sabam menjelaskan yurisprudensi hukum terkait usia pensiun ini yakni putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.62/PUU-XIX/2021 dan No.6/PUU-XVI/2016 yang intinya batas usia jabatan merupakan open legal policy. Fraksi partai Gerindra mendukung revisi UU TNI karena ada kebutuhan hukum yang nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan. 

“Kami fraksi partai Gerindra menyetujui pengesahan persetujuan penyusunan RUU tentang perubahan atas UU 34/2004 tentang TNI untuk dapat dibicarakan di tingkat selanjutnya sebagai RUU usul inisiatif DPR,” tutupnya.



Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info