Sepanjang 2023 MA Terbitkan 3 PERMA dan SEMA
Refleksi Kinerja MA Tahun 2023:

Sepanjang 2023 MA Terbitkan 3 PERMA dan SEMA

Seperti PERMA Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup, hingga SEMA Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat.

Rofiq Hidayat
Bacaan 4 Menit

Serta Keputusan KMA No. 363/ KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik. Begitupula PERMA No. 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA No.4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan KMA No. 365/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

Dalam rangka melaksanakan mekanisme pemanggilan dan pemberitahuan putusan dengan menggunakan surat tercatat tersebut, MA telah menandatangani nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama dengan PT Pos Indonesia. Nah, sehingga dengan menggunakan surat tercatat maka biaya panggilan bisa menjadi jauh lebih murah dan setiap pengiriman dapat ditracking secara real time dengan bantuan aplikasi milik PT Pos.

Kedua, SEMA No. 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan. SEMA tersebut diterbitkan untuk mengingatkan kembali para Hakim di tingkat pertama agar senantiasa mempedomani Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

“SEMA ini menegaskan bahwa hakim dilarang mengabulkan permohonan ijin dan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan karena melanggar asas fundamental dalam UU Perkawinan,” katanya.

Ketiga, SEMA No.3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan. SEMA 3/2023 merupakan hasil rumusan kamar terbaru pada 2023 yang berisi tentang kesepakatan menyangkut permasalahan-permasalahan hukum baru. Serta revisi terhadap kesepakatan rapat pleno terdahulu berdasarkan kasus-kasus hukum terbaru dalam perkara yang ditangani MA dan badan peradilan di bawahnya.

“Serta solusi terhadap permasalahan yang ditemukan pada lingkungan kesekretariatan di MA,” pungkasnya.

Tags:

Berita Terkait