Kedua, industrialisasi dan kemajuan teknologi. Perkembangan dan pertumbuhan penduduk senantiasa membawa dampak terhadap pemenuhan kebutuhan manusia. Awalnya kebutuhan manusia dipenuhi dengan kegiatan produksi secara sederhana sesuai kebutuhan manusia. Namun dalam perkembangannya seiring meningkatnya kebutuhan akan barang, kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi dengan kegiatan produksi secara sederhana atau dalam skala kecil.
Seiring peningkatan jumlah kebutuhan barang-barang dan perkembangan kemajuan teknologi di bidang mesin-mesin produksi, di mana kegiatan produksi barang dilakukan menggunakan mesin-mesin pabrik canggih yang dapat memproduksi barang dalam jumlah yang banyak (massal). Proses kegiatan produksi semacam ini disebut dengan industrialisasi. Industrialisasi di satu sisi dapat memberi keuntungan kepada konsumen, karena konsumen memiliki banyak pilihan terhadap barang yang akan ia beli. Namun di sisi lain juga dapat menyebabkan kerugian kepada konsumen.
Produksi barang yang dibuat secara massal cenderung lebih mengedepankan kuantitas barang yang diproduksi daripada kualitas. Bagi konsumen yang kurang teredukasi sangat rentan dirugikan akibat beredarnya barang-barang yang memiliki kualitas rendah. Kegiatan industrialisasi juga dapat menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat, para pelaku usaha saling berlomba-lomba menguasai pasar. Untuk menarik konsumennya para pelaku usaha senantiasa memberikan penawaran yang murah kepada konsumen. Pada akhirnya menurunkan kualitas barang agar dapat bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Kondisi demikian pada akhirnya merugikan konsumen karena mendapatkan barang-barang berkualitas rendah.
Globalisasi dan perdagangan bebas. Globalisasi dan perdagangan bebas telah memperluas gerak distribusi barang dan/atau jasa. Pada awalnya distribusi barang dan/atau jasa hanya dapat dilaksanakan dalam suatu wilayah negara. Perkembangan saat ini menunjukkan distribusi barang dan/atau jasa tidak bisa dibendung di pasar dalam negeri saja, tetapi juga telah melewati batas-batas negara. Hal ini ditunjang dengan berkembangnya teknologi dan transportasi yang semakin mempermudah berbagai kegiatan ekonomi melewati batas-batas negara. Perdagangan bebas juga membawa konsekuensi bahwa semua barang dan/atau jasa dari negara lain harus dapat masuk ke negara lain. Masuknya barang-barang dari negara lain selain membawa keuntungan kepada konsumen terkait barang-barang impor, tetapi juga dapat menimbulkan dampak negatif bagi konsumen.
Ketiga, masih lemahnya pengawasan oleh pihak terkait seringkali menyebabkan barang-barang yang tidak layak atau mengandung bahan berbahaya masuk atau beredar ke negara tujuan. Beberapa kasus yang pernah terjadi antara lain kasus sapi gila, kasus kosmetik berbahaya, kasus barang pecah belah yang mengandung melamin, dan lain-lain. Sejak disahkannya UUPK, berbagai upaya telah dilakukan untuk memperkuat perlindungan konsumen, antara lain:
Pembentukan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). BPKN dibentuk untuk membantu pengembangan perlindungan konsumen di Indonesia dengan memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah terkait kebijakan perlindungan konsumen. Pendirian Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK): BPSK bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen melalui mediasi, konsiliasi, atau arbitrase. Lalu, Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM): LPKSM, seperti YLKI, berperan dalam menyebarkan informasi, memberikan nasihat, dan membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya.
Kondisi perlindungan konsumen di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan, terutama dengan diberlakukannya UUPK selama lebih dari 25 tahun. Namun, tantangan masih ada, terutama dalam menghadapi era digital yang terus berkembang. Perlindungan konsumen di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan hak-hak konsumen terlindungi secara efektif, terutama dalam era digital yang terus berkembang. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang perlu diperhatikan ke depannya:
