“Ini penting sebagai upaya untuk mengurangi over kapasitas di lapas,” ujarnya menekankan.
Ketiga, pemerintah wajib menjamin implementasi KUHP harus konsisten, serta tidak dengan mudahnya mengkriminalisasi masyarakat. Menurutnya, RKUHP dalam perumusan dan pembahasan memang menjamin tidak mengkriminalisasi masyarakat. Namun demikian, Hinca mengingatkan dalam pelaksanaan KUHP harus menjamin hak-hak masyarakat terutama hak kebebasan berpendapat atau berekpresi.
Karena itulah, edukasi dan sosialisasi terhadap aparat penegak hukum atas berlakunya KUHP yang baru nanti amat diprioritaskan. Keempat, pilihan tiga tahun menjadi masa penyesuaian pemberlakuan KUHP (transisi, red) baru menjadi tepat untuk memberi kesempatan seluas-luasnya bagi pemerintah untuk bertatap muka dan berdialog dengan masyarakat dan aparat penegak hukum. Termasuk pemerintah daerah dalam memastikan pidana adat menjadi hal baru dalam KUHP.
“Kita harus menyatakan ini KUHP kita bersama,” katanya.
Sementara Anggota Komisi III dari F-PKS Achmad Dimyati Natakusuma dalam pandangan mini fraksinya, menegaskan penolakan terhadap sejumlah ketentuan dalam draf RKUHP yang bertentangan dengan proses demokratisasi. Khususnya hak kebebasan berekspresi atau berpendapat, dan pemajuan hak-hak sipil.
Tak hanya itu, kata Dimyati, F-PKS menolak rumusan delik penghinaan terhadap harkat dan martabat presiden dan wakil presiden, serta lembaga negara. Dia beralasan delik-delik tersebut sangat kental dengan semangat feodalisme dan kolonialisme yang sejatinya hendak direformasi dari KUHP peninggalan kolonial Belanda.
“Adalah hal yang sangat disayangkan rumusan delik tersebut menjadi alat membungkam kritik rakyat kepada penguasa. F-PKS berpendapat upaya konsultasi dan pelibatan masyarakat masih dirasa kurang oleh tim penyusun RKUHP,” kritiknya.
Sementara Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Prof Edward Omar Sharif Hiariej mewakili pemerintah mengatakan pembahasan RKUHP membutuhkan waktu panjang dalam pembicaraan tingkat pertama. Tapi setelah rampung, seluruh fraksi telah memberikan persetujuan agar RKUHP diboyong ke dalam rapat paripurna untuk pengambilan keputusan tingkat II alias disahkan menjadi UU.
Dia yakin DPR memiliki pandangan yang sama dengan pemerintah agar RKUHP dapat segera disahkan menjadi UU sebagai wujud kemanfaatan dan keadilan bagi masyarakat dan negara. Menurutnya, dengan disetujuinya RKUHP menjadi UU nantinya menjadi peletak dasar bangunan sistem hukum pidana guna mewujudkan misi dekolonialisasi KUHP serta adaptasi perkembangan hukum pidana. Termasuk perkembangan standar hukum yang hidup sebagai kedaulatan yang bertanggung jawab
“Kami mewakili pemerintah menyambut baik atas diselesaikannya pembahasan RKUHP di tingkat satu dan diteruskan dalam pengambilan keputusan di tingkat II,” katanya.