Aldison melanjutkan Bappebti pun tak dapat memastikan integritas pengurus dan integritas keuangan dari entitas usaha tersebut. Begitu pula dana yang disetorkan sebagai modal investasi pun tak dapat dijamin keamanannya. Pasalnya tidak menggunakan rekening terpisah alias segregated account yang disetujui Bappebti.
Dalam rangka mencegah masyarakat merugi akibat investasi berjangka ini, Bappebti memblokir 218 domain situs web entitas di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) sepanjang periode Januari–Maret 2022. Menurutnya, pemblokiran dilakukan Bappebti menggandeng Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Bagi Aldison, tiap pihak yang melakukan kegiatan perdagangan berjangka di wilayah yuridiksi negara kesatuan Indonesia berkewajiban mengantongi izin dari Bappebti. Serta tunduk dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kendati mengaku memiliki legalitas dari regulator luar negeri, melakukan penawaran di bidang perdagangan berjangkat tetap diwajibkan memiliki izin dari Bappebti.
Bappebti pun, kata Aldison kerap melakukan kegiatan rutin dengan mengamati dan mengawasi terhadap sejumlah situs website dan akun media sosial yang mempromosikan kegiatan PBK tanpa mengantongi izin dari Bappebti. Menurutnya, pengawasan dan pengamanan serta pemblokiran dilakukan sebagai langkah preventif kemungkinan adanya kerugian yang bakal dialami masyarakat akibat kegiatan PBK tanpa mengantongi izin dari Bappebti.
“Selain untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha di bidang PBK,” katanya.