Kedua, strategi pencegahan. Menurutnya, KPK melakukan kajian dengan memetakan titik-titik risiko korupsi di seluruh lembaga publik. Kemudian, memberikan saran perbaikan dan pendampingan dalam mendorong perwujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan terhindar dari praktik-praktik korupsi. Bahkan KPK, memanfaatkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Pelaporan Gratifikasi sebagai instrumen pencegahan korupsi.
Ketiga, strategi penindakan. Dia menerangkan, KPK melaksanakan tugas penegakkan hukum tindak pidana korupsi melalui fungsi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan putusan pengadilan. Tugas tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi, sekaligus optimalisasi pemulihan kerugian keuangan negara melalui asset recovery.
Dia yakin, keberhasilan pelaksanaan ketiga strategi tersebut mensyaratkan pelibatan seluruh pemangku kepentingan. Mengingat, pemberantasan korupsi merupakan upaya panjang berkelanjutan yang menyentuh seluruh aspek dan tatanan kehidupan bernegara. Karenanya, butuh komitmen nyata dan terobosan-terobosan baru untuk menjawab berbagai tantangan dalam pemberantasan korupsi.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) TI Indonesia Danang Widoyoko berpendapat, turun drastisnya skor CPI Indonesia tahun 2022 menunjukan strategi dan program pemberantasan korupsi tidak berjalan efektif. Dia menunjuk Revisi UU No.30 Tahun 2022 tentang KPK -menjadi UU No.19 Tahun 2019, red- merupakan strategi pemerintah mengurangi penegakan hukum. Bahkan menggeser upaya penindakan menjadi pencegahan korupsi.
Setidaknya, berbagai program pemberantasan korupsi dalam pelayanan publik dan pelayanan bisnis dilakukan secara masif. Seperti digitalisasi pelayanan publik, bahkan UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diklaim sebagai strategi besar dalam memberantas korupsi melalui pencegahan. Tapi, merosotnya skor CPI menunjukkan strategi tersebut tidaklah berjalan optimal.
Indikator PRS
Sementara di sektor pengukuran CPI 2022, KPK menyoroti indikator Political Risk Service (PRS) International Country Risk Guide yang skornya turun signifikan. Menurut Pahala Nainggolan, kondisi tersebut menunjukan para pelaku usaha menghadapi risiko politik dalam berusaha di Indonesia.
“Maka untuk menekan risiko itu, butuh terobosan dan keinginan untuk bergerak dan berubah bersama-sama secara masif dengan meninggalkan ego sektoral,” ujarnya.