Di sisi lain, subsidi BBM yang berasal dari utang membuat situasi semakin rumit. Setidaknya Indonesia hars belajar dari Srilanka yang saat ini dalam situasi bangkrut. “Subsidi BBM yang menggunung itu adalah sesat piker,” kata Tulus, Selasa (19/7).
Melihat situasi ekonomi Indonesia saat ini, Tulus menilai pengendalian BBM subsidi menjadi pilihan yang masuk akal. Di mana seluruh barang bersubsidi layak untuk dibatasi dan dikendalikan. Hal tersebut sejalan dengan UU No 30 Tahun 2007 tentang Energi yang pada dasarnya menegaskan subsidi energi itu adalah hak masyarakat yang tidak mampu.
Selain itu pengendalian berbasis digital yakni MyPertamina menjadi kebijakan yang masuk akal. Tulus berpendapat respon masyarakat terhadap penggunaan MyPertamina dalam pembelian BBM disebkan kurangnya komunikasi publik dari pemangku kepentingan dan Pertamina.
“Fenomena krisis energi dan bahkan perubahan iklim global dan berbagai protokol internasional telah diratifikasi Presiden Jokowi, seharusnya menjadi dorongan kuat untuk mengendalikan konsumsi BBM, khususnya BBM bersubsidi,” tandasnya.
Sementara itu Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo mengatakan pembatasan bahan bakar motor (BBM) subsidi diperlukan untuk membantu target masyarakat yang membutuhkan.
"Pembatasan dilakukan agar masyarakat yang membutuhkan, masyarakat menengah ke bawah, dan mereka memang patut diberikan subsidi. Ini juga untuk membatasi orang-orang yang mampu, yang seharusnya memakai Pertamax atau BBM (nonsubsidi) lainnya. Sehingga, tidak mengurangi hak mereka yang memang harus diberikan subsidi," ," kata Bamsoet dikutip dari Antara.
Lebih lanjut, Bamsoet berpendapat bahwa pembatasan ini lebih tertuju pada kemampuan keuangan negara. Menurutnya, semakin tinggi subsidi yang disediakan pemerintah, maka akan semakin memberatkan APBN.
