Pemerintah memutuskan menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) peruntukan minyak goreng bagi masyarakat penerima Bantuan Pangan non Tunai dan Program Keluarga Harapan. Namun begitu, BLT tersebut hanyalah solusi jangka pendek yang tetap perlu pengawasan dalam implementasinya di lapangan agar tidak terjadi penyelewengan.
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPR) Puan Maharani menilai langkah pemerintah tersebut upaya dalam mencari jalan keluar atas tingginya harga minyak goreng di pasaran. Tapi bagi Puan, BLT hanyalah jalan keluar jangka pendek di tengah bulan ramadhan dan jelang lebaran.
“Solusi jangka pendek ini patut diapresiasi,” ujar Puan Maharani melalui keterangannya, Selasa (5/4/2022).
Puan mengingatkan pemerintah perlu memikirkan solusi jangka panjang dengan membenahi seluruh tata niaga minyak goreng sedari hulu hingga hilir. Seperti mengurai dan memperbaiki struktur pasar dan industri minyak goreng. Termasuk penguasaan mulai dari hulu ke hilir dalam prodksi minyak goreng.
Baca:
- MAKI Laporkan Dugaan Penyelundupan Ekspor Ilegal Minyak Goreng ke Kajati DKI
- Sejumlah Alasan MAKI Praperadilankan Menteri Perdagangan
- 5 Catatan YLKI Terkait Polemik Minyak Goreng
Mantan Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan era pemerintahan Joko Widodo jilid I itu berpendapat solusi jangka pendek jelang lebaran, distribusi BLT minyak goreng perlu dipercepat dan tepat sasaran. Sebab, semakin cepat tersalurkan baik pula bagi masyarakat membutuhkan.
“Namun juga harus semakin menutup semua potensi penyimpangan dalam penyaluran di lapangan,” ujarnya.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu berpendapat tidak tepanya sasaran penyaluran BLT minyak goreng boleh jadi akibat adanya penyimpangan. Bahkan, kelalaian petugas di lapangan yang berpotensi menimbulkan gejolak di masyarakat. Dia mengimbau agar pemerintah memikirkan pola menutup kemungkinan terjadinya penyimpangan di lapangan.