Pandemi Covid-19 telah melanda sejak beberapa tahun terakhir, tak hanya Indonesia, tapi juga melanda dunia. Untuk mengatasi hal itu, pemerintah memberlakukan berbagai kebijakan untuk menurunkan laju tingkat terinfeksi virus mematikan itu mulai dari aturan lockdown hingga pembatasan kegiatan masyarakat atau layanan. Hal ini tentu berdampak pada berbagai aspek kehidupan dan layanan masyarakat, tidak terkecuali layanan badan peradilan.
“Pandemi memang memaksa pengadilan-pengadilan kami berasal melakukan adaptasi dengan cepat, Banyak juga pengadilan yang diawal harus berhenti beroperasi menutup pengadilan, menghentikan proses persidangan perkara apapun. Tapi pengadilan saya dan tempat hakim Thomas, dua pengadilan kami bersikukuh ingin tetap beroperasi tetap terbuka,” ujar Hakim Superior Court King County David Keenan dalam Webinar Internasional memperingatil HUT IKAHI ke-69, Kamis (17/3/2022).
Dia mengatakan pengadilan tidak terhenti ketika pandemi muncul, namun para hakim melakukan penyesuaian dengan mempelajari penggunaan aplikasi Zoom, sehingga dalam sebulan dirinya sudah melatih hakim-hakim lain dalam penggunaan zoom agar familiar dengan teknologi video konferensi.
Di pengadilan tempatnya bekerja, David mengaku bahkan sebelum pandemi, sistem menyampaikan file elektronik untuk mengajukan gugatan atau klaimnya sudah dapat dilakukan secara elektronik. Mereka mempergunakan “E-filing” yang menjadi tempat mengajukan perkara, permohonan, melalui sarana elektronik tanpa hadir langsung ke pengadilan yang bisa diakses para pencari keadilan.
Baca:
- Akselerasi Peradilan Modern, MA Fokus Peningkatan Kualitas SDM dan Infrastruktur IT
- Ketua MA: Tahun 2021, Akselarasi Perwujudan Peradilan Modern
- Melihat Capaian MA Selama Tahun 2021
Meski begitu, terdapat satu tantangan utama yang dirasakan David bagi peradilan di Negara Bagian Washington itu. “Kami tidak memiliki sistem pengadministrasi (peradilan, red) yang seragam. Ada 39 county di negara bagian, jadi bisa dibilang ada 39 sistem yang berlainan. Belum lagi, dari sistem county ada kabupaten/kota yang memiliki sistem berbeda,” terangnya.
Selain dari kemungkinan mengajukan permohonan atau gugatan secara elektronik, bukti-bukti juga dapat diajukan secara elektronik. Dengan demikian, kata dia, mereka bisa meminimalkan bahkan menghapuskan penggunaan kertas yang menumpuk. Sebab, nanti advokat, para pihak, bisa cukup menyampaikan bukti-buktinya secara elektronik yang bisa diakses hakim.