Sumanatha menekankan bahwa pembeli tanah harus memastikan penjual adalah orang yang berhak sesuai dengan bukti kepemilikannya. SEMA No. 4 Tahun 2016 menegaskan bahwa melakukan jual beli atas objek tanah dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan. Ada beragam cara: pembelian tanah melalui pelelangan umum; pembelian tanah di hadapan PPAT sesuai Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; atau pembelian tanah milik adat/yang belum terdaftar yang dilaksanakan sesuai ketentuan hukum adat.
“Ini yang menjadi pegangan para hakim kami dalam menangani perkara. Pembeli yang membeli dari nominee selaku legal owner adalah pembeli beriktikad baik,” kata Sumanatha. Sikap ini diambil Mahkamah Agung dalam rangka perlindungan hak WNI dan kepentingan ekonomi Indonesia. Apalagi sudah ada norma yang tegas melarang hak milik atas tanah oleh WNA.
Sikap Mahkamah Agung ini didukung oleh Suparjo Sujadi, akademisi hukum agraria Universitas Indonesia. Ia merujuk pasal 26 ayat 2 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA). Perjanjian nominee bahkan bisa juga menyebabkan status tanah tersebut otomatis kembali menjadi tanah negara.
Untungnya pasal tersebut tidak membatalkan hak-hak pihak lain jika telanjur ada pada tanah tersebut. Termasuk pula jika tanah sudah beralih hak milik ke pihak ketiga. Hak milik pembeli tanah dari nominee tetap berlaku.
Sumanatha menyebutkan sejumlah putusan Mahkamah Agung yang berpihak pada pembeli beriktikad baik. Misalnya Putusan No.403 PK/Pdt/2015, Putusan No.256 K/Pdt/2016, Putusan No.1161 K/Pdt/2016, Putusan No.2828 K/Pdt/2016, Putusan No.1775 K/Pdt/2017, Putusan No.2520 K/Pdt/2017, dan Putusan No.734 PK/Pdt/2017.
Praktisi hukum Hotman Paris Hutapea juga membenarkan sikap Mahkamah Agung. “Perjanjian nominee tidak menjadi dasar penerbitan sertifikat, jadi pihak ketiga tidak ada urusannya dengan itu. Selama dia beli dari pemilik yang tertera di sertifikat,” kata Hotman sebagai salah satu narasumber diskusi.
Pembeli tanah dari nominee tampak mendapat perlindungan penuh dari pengadilan. Namun, SEMA No.7 Tahun 2012 membuka peluang beneficiary untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada nominee.