Transformasi Digital di ATR/BPN jadi Kebutuhan Mendesak Hadapi Kompleksitas Data Pertanahan Nasional
Terbaru

Transformasi Digital di ATR/BPN jadi Kebutuhan Mendesak Hadapi Kompleksitas Data Pertanahan Nasional

Data pertanahan di Indonesia memiliki karakteristik yang sangat kompleks, sehingga menjadi alasan utama digitalisasi pertanahan menjadi kebutuhan mendesak.

Hanifah Dwi Jayanti
Bacaan 4 Menit
Kapusdatin Kementerian ATR/BPN, I Ketut Ary Sucaya (kiri) dan Praktisi Hukum Agraria & Pertanahan, Prof. Irawan Soerodjo (tengah) dalam Seminar Nasional ILUNI FH Unika Atma Jaya, Jumat (25/7). Foto: HAN
Kapusdatin Kementerian ATR/BPN, I Ketut Ary Sucaya (kiri) dan Praktisi Hukum Agraria & Pertanahan, Prof. Irawan Soerodjo (tengah) dalam Seminar Nasional ILUNI FH Unika Atma Jaya, Jumat (25/7). Foto: HAN

Transformasi digital di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menjadi langkah strategis dalam menghadapi kompleksitas data pertanahan nasional. Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) Kementerian ATR/BPN, I Ketut Ary Sucaya, mengatakan digitalisasi bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan mendesak untuk memastikan keberlanjutan layanan publik dan keamanan dokumen pertanahan.

Menurutnya, Indonesia bukan satu-satunya negara yang mengadopsi digitalisasi dalam urusan pertanahan. Hampir seluruh kantor pendaftaran tanah di dunia telah bergerak ke arah ini, meskipun dengan prinsip dan pendekatan yang berbeda-beda.

Ketut menggarisbawahi data pertanahan di Indonesia memiliki karakteristik yang sangat kompleks, sehingga menjadi alasan utama digitalisasi pertanahan menjadi kebutuhan mendesak. Selain jumlahnya yang sangat besar karena luas wilayah Indonesia yang hampir setara dengan seluruh benua Eropa, jenis data yang dikelola juga sangat beragam, mulai dari data tekstual, data spasial, hingga citra udara.

Baca Juga:

“Kita di BPN ada satu data khusus yang namanya data spasial. Apa itu data spasial? Data yang bersifat ruang. Ini peta. Peta itu tidak disimpan berupa gambar, tapi dia berupa titik-titik koordinat yang membentuk suatu luasan misalnya. Atau titik-titik yang membentuk suatu titik seperti misalnya Ibu Kota, dan lain-lain. Dan ini jumlahnya sangat-sangat banyak,” ujarnya dalam Seminar Nasional ILUNI FH Unika Atma Jaya bertema Transformasi Digital dalam Administrasi Pertanahan : Alih media sertipikat analog menjadi sertipikat elektronik di Jakarta, Jumat (25/7).

Adapun jumlah bidang tanah yang telah terpetakan hingga saat ini mencapai 122 juta bidang, dengan 96 juta di antaranya sudah bersertifikat. Jumlah ini terus berubah setiap hari karena proses jual beli, penggabungan, dan pemecahan tanah.

Selain efisiensi, digitalisasi menjadi solusi atas berbagai permasalahan yang sering terjadi pada sistem manual. Dokumen pertanahan di Indonesia kerap rusak akibat bencana alam, kebakaran, atau hewan pengerat. Ketut mencontohkan kasus di kantor pertanahan yang terbakar dan hanya menyisakan 25 persen dokumen.

“Belum lagi banyak kantor yang dokumennya menjadi sarang tikus atau bahkan kelelawar. Kertas sangat disukai tikus. Ini bukan hanya mengganggu, tapi bisa menyebabkan kehilangan informasi penting,” ucapnya.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info