Sebagai negara dengan jumlah populasi muslim terbesar di dunia, momen bulan Ramadhan tidak hanya merupakan momentum ibadah saja. Bulan Ramadhan cukup memberikan dampak secara sosiologis dan kebudayaan bagi masyarakat Indonesia termasuk di dalamnya dalam hubungan kerja. Salah satu hal yang selalu ditunggu dan dinantikan oleh pekerja di Indonesia adalah pembayaran Tunjangan Hari Raya atau yang sering disebut sebagai THR.

Pertama kali THR digagas pada tahun 1950 yang awalnya hanya dibayarkan kepada pegawai negeri sipil sebagai bantuan ekonomi untuk menjaga soliditas aparatur negara dalam gejolak sosial politik yang terjadi di awal kemerdekaan. Kebijakan THR yang awalnya merupakan kebijakan politis berubah menjadi kewajiban normatif dalam hubungan industrial setelah pekerja sektor swasta juga menuntut hal yang sama kepada pemerintah.
THR selain memberikan tambahan penghasilan bagi pekerja. Pemberian THR memberikan efek berantai dalam ekonomi masyarakat. THR mampu menjaga daya beli masyarakat di tengah fenomena naiknya harga bahan pokok yang selalu naik menjelang hari raya. Kebiasaan mudik juga memperkuat peran THR dalam masyarakat. Kebiasaan untuk pulang kampung saat hari raya, membuat THR dan mudik menjadi sarana peralihan modal dan dana dari perkotaan ke perdesaan. Kesenjangan kesejahteraan antara perdesaan dan perkotaan merupakan salah satu persoalan di Indonesia. Melalui THR dan mudik masyarakat desa merasakan distribusi kesejahteraan dari aktivitas ekonomi yang dilakukan di perkotaan.
Pengaturan kewajiban THR dilakukan secara bertahap mulai dari era orde lama hingga sekarang pada saat reformasi. Awalnya besaran THR tidak ditentukan besarannya, namun secara bertahap diberikan hingga paling banyak besarnya sama dengan gaji satu bulan. Penerima THR juga diatur secara bertahap, yang awalnya hanya bagi pekerja yang memiliki masa kerja lebih dari satu tahun, hingga sekarang semua pekerja berhak mendapatkan THR walaupun besarannya menyesuaikan masa kerja masing-masing pekerja. Melihat sejarah pengaturan THR tersebut, THR tidak hanya sebagai tambahan penghasilan bagi pekerja menjelang hari raya, namun juga telah bertransformasi menjadi hak normatif pekerja.
THR dalam sudut pandang pengusaha masih dikategorikan sebagai beban atau pembiayaan. Walaupun kewajiban THR bukan hal yang baru bagi pelaku usaha, namun masih banyak pengusaha yang belum menjadikan THR sebagai beban yang dicadangkan setiap tahunnya. Pada tahun 2026, Hari Raya Idul Fitri yang jatuh pada bulan Maret 2026 menyebabkan beban bagi pengusaha menjadi bertambah, karena biasanya momen akhir tahun dan awal tahun bagi pelaku usaha digunakan sebagai momen pelaporan keuangan dan pembayaran kewajiban-kewajiban terutama terkait perpajakan. Hal ini diperparah dengan melambatnya produktivitas dan ekonomi yang biasanya terjadi di awal tahun.
Sementara pekerja tidak hanya melihat THR sebagai tambahan penghasilan, melainkan sebagai bentuk pengakuan loyalitas pekerja yang lebih bersifat personal dan psikologis. THR walaupun tidak berkaitan dengan produktivitas pekerja, namun sangat berkaitan dengan loyalitas pekerja. THR memperkuat relasi antara pekerja dan pengusaha. THR bekerja pada lapisan psikologis pekerja: rasa dihargai, persepsi keadilan, keamanan ekonomi, dan identitas kolektif dalam perusahaan. Dampaknya tidak berhenti pada kepuasan sesaat, melainkan dapat mempengaruhi loyalitas dan komitmen jangka panjang. Bahkan faktanya pekerja akan sangat reaktif apabila terdapat keterlambatan dan pengurangan pembayaran THR.
Dinamika THR memasuki babak baru pada tahun 2025 ketika pemerintah membuat kebijakan untuk memerintahkan perusahaan aplikator yang mempekerjakan pekerja gig/driver mitra untuk membayar Bonus Hari Raya (BHR) kepada pekerja gig/driver mitra. Dalam kebijakan tersebut, pemerintah mengimbau perusahaan transportasi online seperti Gojek dan Grab untuk memberi BHR kepada pekerja dengan kinerja baik. Besaran BHR ditetapkan maksimal mencapai 20% dari rata-rata penghasilan bulanan dengan persentase disesuaikan berdasarkan tingkat keaktifan dan kinerja masing-masing pengemudi atau kurir. BHR diatur agar dibayarkan paling lambat H-7 sebelum Hari Raya Idul Fitri.

















