Kebijakan tersebut menjadi statement politik yang selalu diperjuangkan dan dituntut oleh pekerja gig/driver mitra setiap mendekati momen idul fitri. Pemberian Bonus Hari Raya bagi driver online memang termasuk kebijakan politis yang populis. Namun pemberian Bonus Hari Raya masih belum menyelesaikan masalah mendasar terkait ketimpangan mitra dan aplikator dan minimnya perlindungan dasar pekerja gig, karena masih belum adanya pengaturan yang cukup bagi mitra/pekerja gig di Indonesia.
Pada tahun 2026 timbul persoalan baru berkaitan dengan THR di Indonesia yakni banyaknya laporan masyarakat yang mengatakan beberapa perusahaan mem-PHK atau merumahkan pekerjanya sebelum bulan Ramadhan. Fenomena ini diduga sebagai strategi perusahaan untuk tidak membayar THR bagi pekerja.
Kewajiban pembayaran THR ditegaskan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan dalam kerangka besar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Norma ini menempatkan THR sebagai hak imperatif tidak bergantung pada laba perusahaan, tidak tunduk pada negosiasi tahunan.
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 tahun 2016 adalah aturan secara teknis mengenai pemberian THR. Dalam ketentuan permenaker ini, THR diberikan kepada pekerja selambat-lambatnya 7 hari sebelum hari raya. Besaran THR ditentukan sebesar 1 bulan gaji untuk pekerja yang telah bekerja 12 bulan atau lebih. Untuk pekerja yang bekerja kurang dari 12 bulan diberikan secara proporsional sesuai masa kerja. Dalam permenaker ini pekerja dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang di-PHK 30 hari sebelum hari raya masih berhak untuk mendapatkan THR. Namun bagi pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu tidak berhak mendapatkan THR. Hal ini sudah tentu bertentangan dengan prinsip anti diskiriminasi dalam hukum ketenagakerjaan.
Ketentuan pasal 7 ayat (3) yang menyatakan pekerja PKWT yang di-PHK 30 hari sebelum hari raya dikecualikan dari hak mendapatkan THR menimbulkan celah diskriminasi bagi pekerja. Sebagaimana telah diulas dalam bagian sebelumnya THR dalam sudut pandang pengusaha adalah komponen biaya yang dianggap tidak memiliki korelasi dengan produktivitas pekerja. Sehingga keputusan PHK pekerja PKWT sebelum hari raya dapat dianggap sebagai PHK dengan pertimbangan taktikal untuk menghindari kewajiban pembayaran THR.
Pemerintah harus melakukan pengawasan untuk mencegah praktek ini berkelanjutan, selain mengubah dan merevisi ketentuan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 yang dianggap problematik dan tidak sesuai dengan arah kebijakan hukum ketenagakerjaan. Perlunya pemerintah juga memastikan kelayakan dari kebijakan PHK menjelang hari raya, terutama bagi pekerja PKWT yang rentan mengalami diskriminasi ganda dalam kondisi ini.
Keberadaan posko THR yang ada di masa menjelang hari raya ini juga perlu dioptimalkan perannya tidak hanya berfokus pada keterlambatan pembayaran THR dan besaran THR, namun juga melakukan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang bisa membuat pengusaha menghindar dari kewajiban membayar THR. Pada akhirnya persoalan THR ini tidak hanya persoalan kewajiban normatif ketenagakerjaan, namun juga memberikan dampak sosial dan psikologis bagi pekerja. Sehingga membutuhkan keseriusan dan ketegasan pemerintah dalam memastikan terpenuhinya hak dan melindungi pekerja dari tindakan yang diskriminatif dan merugikan.
*) Syahrul Sajidin, S.H., M.H., Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Artikel Opini ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline

















