Pengaturan klaim manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) sebagaimana diatur Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat JHT, masih menuai polemik di masyarakat. Peneliti TURC, Rizki Amalia Fatikhah, menilai beleid itu terbit pada saat yang tidak tepat di tengah pandemi Covid-19 yang belum berakhir.
Rizki mengatakan pandemi Covid-19 berdampak pada maraknya PHK yang dialami buruh. Selama ini buruh yang mengalami PHK mengandalkan manfaat JHT untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Jadi, kata dia, terbitnya Permenaker No.2 Tahun 2022 membuat buruh makin sulit untuk mendapatkan manfaat JHT karena manfaat itu baru bisa didapat ketika buruh mencapai usia pensiun yakni 56 tahun. Padahal sebelumnya buruh yang berhenti bekerja baik mengundurkan diri atau mengalami PHK bisa langsung mengakses manfaat JHT setelah melewati masa tunggu 1 bulan.
“Pandemi Covid-19 membuat buruh banyak yang terkena PHK. Sebagian besar buruh yang mengalami PHK sangat mengandalkan manfaat JHT,” kata Rizki dalam diskusi bertajuk “Polemik Perubahan Peraturan Jaminan Hari Tua”, Kamis (17/2/2022) kemarin.
(Baca Juga: Begini Mekanisme Pembayaran Manfaat Jaminan Pensiun)
Secara yuridis, ketentuan yang diatur Permenaker No.2 Tahun 2022 itu sejalan dengan UU No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) dan PP No.46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program JHT. Tujuannya agar buruh yang pensiun masih punya tabungan, sehingga tidak jatuh ke jurang kemiskinan.
Kendati demikian, Rizki menganggap untuk saat ini permenaker No.2 Tahun 2022 lebih baik direvisi seperti aturan sebelumnya atau ditangguhkan. Harapannya agar kalangan buruh bisa mudah mengakses manfaat JHT pada saat mengalami PHK.
Melansir data Kementerian Ketenagakerjaan, Rizki mencatat jumlah PHK periode 2019-2020 meningkat dari 18.911 kasus menjadi 386.877 kasus. Tahun 2021 jumlahnya turun, tapi masih relatif tinggi yakni 143.065 kasus. Berbeda dengan buruh di negara maju yang memiliki tabungan dalam jumlah yang cukup, buruh di Indonesia kebanyakan upahnya hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap hari.
