Peneliti Senior Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) Arsil menjelaskan fiktif negatif ialah apabila ada permohonan (perizinan) kepada pejabat pemerintahan untuk mengeluarkan sebuah keputusan atau tindakan, tetapi pejabat pemerintah yang bersangkutan hanya diam saja, maka dianggap permohonan itu ditolak. “Ini asas (fiktif negatif) yang dianut UU PTUN,” kata yang dihubungi Hukumonline.
Sementara asas/prinsip “fiktif positif” yang termuat dalam UU Administrasi Pemerintahan, Arsil menjelaskan asas itu kebalikan dari prinsip fiktif negatif. Misalnya, apabila ada pemohon mengajukan permohonan (perizinan) untuk melakukan tindakan atau keputusan kepada pejabat pemerintah. Lalu, pejabat pemerintah yang bersangkutan hanya diam tidak melakukan tindakan apapun. Maka, permohonan itu dianggap diterima atau dikabulkan.
“Tetapi, dia harus mendapatkan penetapan dari PTUN terlebih dahulu. Dan dia harus membuktikan apa yang dimohonkannya itu di PTUN. Untuk itu, mengapa proses ini perlu diatur dalam Perma,” katanya. (Baca juga: Apakah Sikap Diam Pejabat TUN Berarti Setuju?)
Salah satu contoh perkara menggunakan prinsip “fiktif positif” terjadi dalam kasus permohonan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang. PTUN Padang telah mengabulkan gugatan LBH Padang terhadap Gubernur Sumatera Barat. Dalam putusan yang dibacakan 20 Oktober 2017 lalu, majelis hakim mengabulkan argumentasi fiktif positif yang digunakan pemohon berkenaan dengan pencabutan izin-izin pertambangan di Sumatera Barat.
Awalnya, LBH Padang mengirimkan surat tertulis berisi permintaan agar gubernur menerbitkan keputusan mencabut 26 izin usaha pertambangan (IUP) yang masih aktif atau yang belum habis masa berlakunya. Sebab, pemberian IUP itu tidak sesuai peraturan perundang-undangan di sektor kehutanan. Dalam gugatannya, LBH meminta Gubernur Sumatera Barat mencabut 26 izin usaha pertambangan (IUP) tersebut. Baca Juga: Awas ‘Jebakan’ Penyalahgunaan Wewenang dalam Penerbitan Izin Pertambangan
Putusan majelis hakim PTUN yang terdiri dari Harisman, Zabdi Palangan, M Afif ini, mengakomodasi prinsip fiktif positif dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Berdasarkan prinsip ini, pejabat tata usaha negara yang tak merespons permohonan warga atau badan hukum perdata berarti pejabat bersangkutan menyetujui/mengabulkan permohonan itu. Namun, permohonan ini mesti dimohonkan kembali ke PTUN untuk mendapatkan putusan/penetapan. (Baca juga: Gunakan Dalil Fiktif Positif, LBH Padang Gugat Gubernur).