Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, mewacanakan penerapan sistem full day school untuk pendidikan dasar (SD dan SMP), baik negeri maupun swasta yang bertujuan agar anak tidak sendirian di rumah ketika orang tuanya masih bekerja. Meski baru sebatas wacana, masyarakat banyak yang menolak karena menilai memberatkan murid.
Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Asrorun Ni'am Sholeh, mengatakan kebijakan pendidikan harus berporos pada anak agar dapat menjawab permasalahan yang ada pada anak. Menurutnya, bila faktor tersebut yang mendasari wacana belajar sehari penuh di sekolah atau full day school, maka paradigma yang dikedepankan sudah bermasalah.
Ni'am mengatakan, penerapan suatu program harus diikuti dengan perbaikan yang memadai. Tidak hanya dengan "mengandangkan" anak di sekolah semata. Menurutnya, tanpa ada perbaikan sistem pendidikan dengan semangat menjadikan lingkungan sekolah yang ramah bagi anak, maka memanjangkan waktu sekolah malah akan menyebabkan potensi timbulnya kekerasan di lingkungan sekolah.
Oleh sebab itu, dia menyarankan penerapan full day school yang diwacanakan Mendikbud Muhadjir Effendy perlu dikaji secara utuh. "Menteri baru tidak harus membuat kebijakan baru, apalagi tanpa didahului kajian yang matang. Akibatnya justru akan merugikan anak," tuturnya. (Baca Juga: Regulasi Mengamanatkan Pentingnya Peran Keluarga untuk Masa Depan Anak)
Ni'am mengatakan kebijakan pendidikan, apalagi yang bersifat nasional, tidak bisa didasarkan pada pengalaman orang per orang. Pengambilan kebijakan nasional tidak boleh sepotong-sepotong, hanya berdasarkan pengalaman pribadi. "Kebijakan yang diambil akan berdampak sangat luas. Jadi perlu kajian utuh," ujarnya.
Anggota Komisi XI DPR H Wilgo Zainar berpendapat sama. Menurutnya, wacana yang dicuatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait full day school perlu dikaji terkait dampak positif dan negatifnya. "Tidak bisa wacana itu direalisasikan hanya dengan selembar surat edaran lalu diberlakukan secara menyeluruh," katanya.
Politisi Partai Gerindra ini mengatakan, wacana itu mungkin memiliki tujuan baik, tetapi perlu dikaji lebih dalam dengan melibatkan para pemangku kepentingan. Selain pemerintah daerah, perwakilan kepala sekolah yang dianggap berkompeten juga perlu dilibatkan karena ini terkait kesiapan sumber daya manusia (SDM) dan anak didik.
"Karenanya berbagai aspek harus dipertimbangkan sebelum wacana itu ditetapkan menjadi kebijakan umum yang diberlakukan secara menyeluruh," katanya.
Menurut Wilgo, anak-anak biasanya tidak betah belajar terlalu lama sehingga hal ini harus menjadi bagian masalah untuk dipertimbangkan. Pertimbangan lainnya adalah soal efektivitas, termasuk daya tanggap, stamina dan daya serap peserta didik meskipun hari Sabtu siswa libur. (Baca Juga: Harvard University, Sekolah Hukum Terbaik Dunia 2016)
Dia menambahkan, kalaupun dari hasil kajian memungkinkan full day school diterapkan, tetapi dalam pelaksanaannya harus dilakukan uji coba terlebih dahulu. "Kita tentu tidak ingin, setelah diterapkan dalam perjalanannya dilakukan evaluasi dan mengharuskan kembali ke sistem sebelumnya," katanya.
Bukan Sehari Panuh
Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan wacana full day school bukan berarti belajar sehari penuh, tetapi memastikan peserta didik mengikuti penanaman pendidikan karakter. "Full day school ini tidak berarti peserta didik belajar seharian penuh di sekolah, tetapi memastikan bahwa peserta didik dapat mengikuti kegiatan-kegiatan penanaman pendidikan karakter, seperti mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Saat ini sistem belajar tersebut masih dalam pengkajian lebih mendalam," ujar Muhadjir.
Dia akan mengkaji masukan-masukan dari masyarakat, termasuk kondisi sosial dan geografis mana saja yang memungkinkan sistem belajar tersebut diterapkan. Misalnya, di daerah mana saja yang orangtuanya sibuk, sehingga tidak punya banyak waktu di rumah. (Baca Juga: Ini Manfaat Kartu Identitas Anak Versi Mendagri)
Lingkungan sekolah, kata Mendikbud, harus memiliki suasana yang menyenangkan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menerapkan pembelajaran formal sampai dengan setengah hari, selanjutnya dapat diisi dengan ekstrakurikuler.
"Usai belajar setengah hari hendaknya para peserta didik tidak langsung pulang ke rumah, namun dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang menyenangkan, dan membentuk karakter, kepribadian, serta mengembangkan potensi mereka," tambah dia.
Dengan demikian peserta didik dapat terhindar dari pengaruh-pengaruh negatif dan kontra produktif, seperti penyalahgunaan narkoba, tawuran, dan sebagainya. Penerapan full day school juga dapat membantu orangtua dalam membimbing anak tanpa mengurangi hak anak.
Para orang tua, tutur Mendikbud, setelah pulang kerja dapat menjemput buah hati mereka di sekolah. Orang tua dapat merasa aman, karena anak-anak mereka tetap berada di bawah bimbingan guru selama mereka di tempat kerja. "Peran orang tua juga tetap penting. Di hari Sabtu dapat menjadi waktu keluarga, dengan begitu komunikasi antara orangtua dan anak tetap terjaga, dan ikatan emosional juga tetap terjaga,”papar Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu.
Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Asrorun Ni'am Sholeh, mengatakan kebijakan pendidikan harus berporos pada anak agar dapat menjawab permasalahan yang ada pada anak. Menurutnya, bila faktor tersebut yang mendasari wacana belajar sehari penuh di sekolah atau full day school, maka paradigma yang dikedepankan sudah bermasalah.
Ni'am mengatakan, penerapan suatu program harus diikuti dengan perbaikan yang memadai. Tidak hanya dengan "mengandangkan" anak di sekolah semata. Menurutnya, tanpa ada perbaikan sistem pendidikan dengan semangat menjadikan lingkungan sekolah yang ramah bagi anak, maka memanjangkan waktu sekolah malah akan menyebabkan potensi timbulnya kekerasan di lingkungan sekolah.
Oleh sebab itu, dia menyarankan penerapan full day school yang diwacanakan Mendikbud Muhadjir Effendy perlu dikaji secara utuh. "Menteri baru tidak harus membuat kebijakan baru, apalagi tanpa didahului kajian yang matang. Akibatnya justru akan merugikan anak," tuturnya. (Baca Juga: Regulasi Mengamanatkan Pentingnya Peran Keluarga untuk Masa Depan Anak)
Ni'am mengatakan kebijakan pendidikan, apalagi yang bersifat nasional, tidak bisa didasarkan pada pengalaman orang per orang. Pengambilan kebijakan nasional tidak boleh sepotong-sepotong, hanya berdasarkan pengalaman pribadi. "Kebijakan yang diambil akan berdampak sangat luas. Jadi perlu kajian utuh," ujarnya.
Anggota Komisi XI DPR H Wilgo Zainar berpendapat sama. Menurutnya, wacana yang dicuatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait full day school perlu dikaji terkait dampak positif dan negatifnya. "Tidak bisa wacana itu direalisasikan hanya dengan selembar surat edaran lalu diberlakukan secara menyeluruh," katanya.
Politisi Partai Gerindra ini mengatakan, wacana itu mungkin memiliki tujuan baik, tetapi perlu dikaji lebih dalam dengan melibatkan para pemangku kepentingan. Selain pemerintah daerah, perwakilan kepala sekolah yang dianggap berkompeten juga perlu dilibatkan karena ini terkait kesiapan sumber daya manusia (SDM) dan anak didik.
"Karenanya berbagai aspek harus dipertimbangkan sebelum wacana itu ditetapkan menjadi kebijakan umum yang diberlakukan secara menyeluruh," katanya.
Menurut Wilgo, anak-anak biasanya tidak betah belajar terlalu lama sehingga hal ini harus menjadi bagian masalah untuk dipertimbangkan. Pertimbangan lainnya adalah soal efektivitas, termasuk daya tanggap, stamina dan daya serap peserta didik meskipun hari Sabtu siswa libur. (Baca Juga: Harvard University, Sekolah Hukum Terbaik Dunia 2016)
Dia menambahkan, kalaupun dari hasil kajian memungkinkan full day school diterapkan, tetapi dalam pelaksanaannya harus dilakukan uji coba terlebih dahulu. "Kita tentu tidak ingin, setelah diterapkan dalam perjalanannya dilakukan evaluasi dan mengharuskan kembali ke sistem sebelumnya," katanya.
Bukan Sehari Panuh
Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan wacana full day school bukan berarti belajar sehari penuh, tetapi memastikan peserta didik mengikuti penanaman pendidikan karakter. "Full day school ini tidak berarti peserta didik belajar seharian penuh di sekolah, tetapi memastikan bahwa peserta didik dapat mengikuti kegiatan-kegiatan penanaman pendidikan karakter, seperti mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Saat ini sistem belajar tersebut masih dalam pengkajian lebih mendalam," ujar Muhadjir.
Dia akan mengkaji masukan-masukan dari masyarakat, termasuk kondisi sosial dan geografis mana saja yang memungkinkan sistem belajar tersebut diterapkan. Misalnya, di daerah mana saja yang orangtuanya sibuk, sehingga tidak punya banyak waktu di rumah. (Baca Juga: Ini Manfaat Kartu Identitas Anak Versi Mendagri)
Lingkungan sekolah, kata Mendikbud, harus memiliki suasana yang menyenangkan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menerapkan pembelajaran formal sampai dengan setengah hari, selanjutnya dapat diisi dengan ekstrakurikuler.
"Usai belajar setengah hari hendaknya para peserta didik tidak langsung pulang ke rumah, namun dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang menyenangkan, dan membentuk karakter, kepribadian, serta mengembangkan potensi mereka," tambah dia.
Dengan demikian peserta didik dapat terhindar dari pengaruh-pengaruh negatif dan kontra produktif, seperti penyalahgunaan narkoba, tawuran, dan sebagainya. Penerapan full day school juga dapat membantu orangtua dalam membimbing anak tanpa mengurangi hak anak.
Para orang tua, tutur Mendikbud, setelah pulang kerja dapat menjemput buah hati mereka di sekolah. Orang tua dapat merasa aman, karena anak-anak mereka tetap berada di bawah bimbingan guru selama mereka di tempat kerja. "Peran orang tua juga tetap penting. Di hari Sabtu dapat menjadi waktu keluarga, dengan begitu komunikasi antara orangtua dan anak tetap terjaga, dan ikatan emosional juga tetap terjaga,”papar Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu.